DENPASAR, Kilasbali.com –Ketua DPRD Bali, Dewa Mahayadnya memimpin Sidang Paripurna ke-26 DPRD Provinsi Bali, di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/1). Sidang kali ini terkait penambahan penyertaan modal sebesar Rp 445 miliar kepada PT. BPD Bali di tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Dewan yang telah menyetujui penambahan penyertaan modal sebesar Rp 445 miliar kepada PT. BPD Bali di tahun 2026.
Penambahan penyertaan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan Bali ke depan, sehingga perputaran ekonominya semakin sehat.
Dengan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 445 miliar ini, maka total saham yang dimiliki Pemprov Bali saat ini menjadi Rp 1,28 triliun (33,9%), hasil ditambah dengan jumlah sebelumnya hingga bulan Desember 2025 sebesar Rp 839,9 miliar.
“Apabila Provinsi lain mengunci penyertaan modal di bank yang ditunjuk daerahnya masing-masing agar provinsinya menjadi pemegang saham paling tinggi, maka tidak demikian dengan Provinsi Bali, karena kita tidak perlu terlalu berambisi, mengingat fiskal yang dimiliki Provinsi Bali belum mampu melewati fiscal Kabupaten Badung”, ungkapnya.
Ke depan, kata Gubernur Koster secara kolaboratif Provinsi Bali bersama Kabupaten seluruhnya akan mendorong PT. BPD Bali untuk lebih sehat. Sehingga mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD bali, melakukan pembenahan secara internal untuk dapat memiliki kompetensi dan kinerja yang lebih baik, dan menemukan peluang-peluang baru yang nantinya menjadi dasar secara progresif. Agar dapat membanggakan karma Bali, dan setiap klarifikasi pengajuan akan menjadi catatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada masa-masa mendatang.
Sementara itu, Wakil Koordinator Pembahas dari DPRD Bali, Gede Kusuma Putra menyampaikan penambahan penyertaan Modal di PT. Bank BPD Bali yang akan dilaksanakan tahun 2026 ini merupakan sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur Bali.
Menurut dia mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat, 7 November 2025 merilis 3 point pernyataan yang akan berpengaruh besar terhadap kondisi Perbankkan Nasional dimana salah satunya adalah OJK berencana menghapus kategori KBMI 1 yaitu Bank dengan modal inti 3T-6T.
Kusuma Putra menjelaskan langkah ini menjadi bagian strategis OJK untuk memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan nasional serta memastikan Bank-Bank kecil dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Disisi lain PT. Bank BPD Bali pada RUPSLB tanggal 12 September 2025 telah menyetujui perubahan anggaran ran dasar PT. Bank BPD Bali serta menetapkan besarnya Modal dasar menjadi Rp 7T.
Penguatan Permodalan mempunyai tujuan diantaranya meningkatkan daya saing, Meningkatkan kapasitas usaha, Meningkatkan kapasitas manajemen resiko, dan Mendukung digitalisasi dan transformasi.
Menurutnya kondisi ini tentunya akan bisa menjawab beberapa tantangan yang menjadi current issue industri perbankan Indonesia diantaranya keamanan Cyber dan data nasabah, persaingan Bank digital dan inovasi serta fokus pada transisi ekonomi hijau.
Dengan mencermati sebuah ekosistem tentu diperlukan adanya keseimbangan, penguatan di 1 sektor tanpa dibarengi penguatan di sektor yang lain akan menyebabkan disharmonisasi yang menjadikan terganggunya ekosistem itu sendiri.
Berbicara ekosistem pembiayaan penambahan penyertaan modal di PT. Bank BPD Bali menyentuh sisi krediturnya sedangkan sisi debitur (pelaku usaha) perlu juga mendapatkan penguatan. Keberadaan Lembaga Penjaminan Kredit adalah jawabannya.
Hal ini didukung oleh Danantara Indonesia yang menilai bahwa, penjaminan kredit penting untuk mendukung kewirausahaan di Indonesia karena penjaminan kredit (perlindungan debitur) dapat mendorong berkembangnya semangat kewirausahaan (entrepreneurial spirit). Dengan perlindungan Debitur kemungkinan pelaku usaha untuk bangkit kembali setelah gagal atau menghadapi kebangkrutan. Selain itu penjaminan kredit dipandang sebagai bagian penting dari ekosistem pembiayaan dan menekankan BUMD untuk bisa merealisasikannya guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.(M/kb)
