BADUNG, Kilasbali.com – Pemerintah Provinsi Bali bersama para pemangku kepentingan terus mendorong peningkatan layanan dan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam acara Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan Menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai-Bali yang berlangsung di Hilton Hotel, kawasan Bandara Ngurah Rai, Badung, Jumat (26/9).
Koster menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh di dalam kawasan bandara. Menurutnya, Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama pariwisata internasional harus dikelola dengan standar lebih tinggi dibanding bandara lainnya di Indonesia.
“Saya sudah rapat bersama Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi dan pihak terkait lainnya.Saya banyak mendapat komplain, mulai dari proses imigrasi yang lama, bea cukai yang berbelit, bagasi yang terlalu lama, hingga area penjemputan yang tidak tertib. Saat rapat, saya berikan waktu sebulan untuk melakukan pembenahan, dan sekarang sudah mulai ada perbaikan. Targetnya, maksimum dari pesawat mendarat hingga keluar bandara hanya 30-45 menit,” ujar Gubernur Koster.
Selain perbaikan internal, Gubernur juga menegaskan perlunya pembenahan akses transportasi di luar kawasan bandara. Infrastruktur pendukung, moda transportasi, hingga sistem penataan lalu lintas harus ditingkatkan agar lebih tertib dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.
“Bandara Ngurah Rai ini harus naik kelas. Untuk itu, mindset pengelolaan dan pelayanan harus diubah. Semua titik kemacetan akan saya kejar penyelesaiannya. Kita bisa gunakan pola sharing APBD dan APBN, termasuk kerja sama dengan Kabupaten Badung. Ada alokasi 700 M sharing dengan Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2026, dan saya juga mendatangi Kementerian PU untuk meminta support terkait perbaikan infrastruktur di Bali” tambahnya.
Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk menjadikan Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak hanya sebagai pintu masuk pariwisata Bali, tetapi juga sebagai contoh tata kelola transportasi dan pelayanan publik yang berkelas internasional.
Dalam FGD tersebut juga terdapat dua narasumber lainnya yaitu Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusakti Yasa Weda, yang menyampaikan terkait kemacetan di Bali serta solusi jangka pendek dan jangka panjang yang akan diambil. Narasumber kedua dari Konsultan Kajian Lalu Lintas Ibu Hermawati yang menyampaikan terkait kondisi lalu lintas dan jaringan jalan di Provinsi Bali.
Hadir dalam FGD tersebut, Bupati Badung Adi Arnawa, Komandan Pangkalan Udara TNI AU, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT Angkasa Pura, serta undangan lainnya.(M/kb)
