Gianyar

Kerap Main Petak Umpat dan Buang Sampah Sembarangan, Ratusan Duktang Disidak

    GIANYAR, Kilasbali.com – Keberadaan penduduk pendatang non permanen kembali menuai sorotan. Menyikapi itu, tim gabungan dari aparat TNI, Polri, Satpol PP, unsur kecamatan dan unsur adat serta dinas Desa Saba melakukan sidak.

     

    Hasilnya ratusan penduduk pendatang terjaring. Bahkan beberapa diantara mereka tak membawa indentitas.

     

    Sidak dilakukan Senin (14/10) malam. Yang menjadi sasaran sidak adalah tempat kos dan proyek yang berada di dua wilayah Desa Adat yakni Desa Adat Bonbiu dan Blangsinga.

     

    Baca Juga:  Simulasi Tanggap Bencana Gempa Megathrust di Gianyar

    Hasil sidak tersebut ratusan KTP milik duktang disita sementara agar selanjutnya dilakukan pengurusan administrasi.

     

    Dalam sidak tersebut sempat terjadi kucing-kucingan, lantaran sejumlah duktang mengetahui adanya sidak.

     

    Mereka lebih memilih menghindar. Ketika didatangi ketempat kosnya, malah sepi tidak ada aktivitas. Selain kepentingan administrasi, sidak juga dilakukan sosialisasi terkait pemilahan sampah dan kebersihan lingkungan.

     

    Usai sidak, para tokoh desa cukup menyayangkan kondisi tersebut. Sebab pemberitahuan untuk melaporkan diri sudah di wanti-wanti.

    Baca Juga:  Kejari Gianyar Musnahkan BB, Sabu-sabu Diblender - HP Dipotong

     

    Namun tak pernah ditindak lanjuti. Bahkan pemilik kos dan proyek juga tidak ikut proaktif untuk mengurus hal tersebut. Bahkan di wilayah Blangsinga ditemukan dua orang tanpa indentitas.

     

    Perbekel Saba, Ketut Redhana mengatakan, Sidak ini dilalukan agar para penduduk pendatang tertib administrasi. Sebab banyak permasalahan yang akan muncul bila mereka tidak tertib.

     

    “Misalkan ketika terjadi kecelakaan kerja, siapa yang akan tanggung jawab, atau seandainya terjadi kecelakaan di jalan, siapa juga yang akan bertanggung jawab,” jelasnya.

    Baca Juga:  Program Makan Siang Gratis Siap Gass di Gianyar

     

    Hal ini dilakukan untuk kebaikan warga negara. Juga keamanan dan kenyamanan penduduk sekitar. Bahkan untuk mengurus administrasi duktang, desa tidak memungut bayaran.

     

    “Kami tidak memungut bayaran, namun mereka masih juga membandel. Apa lagi jika kita mungut. Kita harap pemilik proyek atau pemilik kos sama-sama membantu agar mereka tertib administrasi,” jelasnya.

     

    Selanjutnya, kata Redhana, akan dialkukan sidak tahap kedua. “Untuk waktu kami masih menjadwalkan,” tandasnya. (Ina/kb)

    Back to top button

    Berita ini dilindungi