Ekonomi BisnisTabanan

Pemkab Tabanan Sikapi Inflasi Secara Bijak, Masyarakat Diminta Tetap Kondusif

    TABANAN, Kilasbali.com – Menyikapi kenaikan inflasi di Kabupaten Tabanan, sekaligus dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya menjelang bulan puasa dan Idul Fitri 2024, Pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah arahan Bupati Tabanan selaku Ketua Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabanan, ikuti Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 yang secara hybrid yang diadakan oleh Badan Pangan Nasional pada Senin, (3/3). Dalam kesempatan tersebut masyarakat Tabanan diminta tetap kondusif menghadapi laju inflasi yang sedang terjadi.

    Bertempat di Ruang Rapat kantor Bupati Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Dr I Gede Susila, buka pelaksanaan rapat yang juga turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Pusat Statistik Tabanan, beserta anggota Tim Inflasi Daerah Kabupaten Tabanan.

    Inflasi pangan yang meningkat di bulan Februari 2024 ini tidak hanya menjadi isu lokal namun juga menjadi isu nasional bahkan global. Berdasarkan Berita resmi statistik no 15/03/Th.XXVII, 1 Maret 2024, perkembangan indeks harga konsumen Februari 2024 menunjukkan kenaikan inflasi bulanan Indonesia mencapai 0,37% yang dipicu oleh kenaikan harga pangan dengan lima komoditas penyumbang utama yakni beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan juga minyak goreng.

    Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, Komang Bagus Pawastra,SE,MT.,MA, menyampaikan bahwa Kabupaten Tabanan mengalami inflasi yang cukup tinggi di Bulan Februari 2024 yakni sebesar 0,68 persen dan sebesar 3,78% secara year to year dengan komoditas dominan yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah beras.

    Baca Juga:  Istri De Gadjah dan Tim Mulyadi-Ardika Disambut Hangat Warga Banjar Batusangian

    “Sejak awal tahun 2023 harga beras terus meningkat. Terlebih cuaca yang cukup extrim akibat el nino di tahun 2023, berdampak pada kurang optimalnya produksi yang ada. Hal ini berakibat terbatasnya pasokan pada awal 2024. Terbatasnya pasokan juga disebabkan oleh belum adanya panen. Panen di perkirakan baru akan mulai maret hingga April nanti. Disisi lain permintaan cenderung meningkat dengan adanya hari raya berturut – turut mulai dari Imlek, Galungan, dan kuningan, Nyepi dan sebentar lagi Lebaran” Ujar Bagus Pawastra.

    Baca Juga:  Mulyadi-Ardika Gagas Konsep Banjar Mart, Jadikan Banjar Sebagai Motor Ekonomi Terbawah

    Sementara sekretaris pertanian, drh. I Made Arya Putra menambahkan data produksi beras di Kabupaten Tabanan tersedia tahun 2023 yaitu sebesar 99.780 ton, dengan total kebutuhan efektif sebesar 43.680 ton. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan beras di Kabupaten Tabanan telah tercukupi, namun dikarenakan kabupaten tabanan juga memasok beras untuk daerah lain, menyebabkan kenaikan permintaan sehingga meningkatkan inflasi.

    “Perlu diingat juga Tabanan masih didominasi oleh pertanian dimana konsumsinya masih didominasi kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, sehingga dampak inflasinya akan lebih besar karena bobot komoditas makanan seperti beras lebih tinggi dibanding di denpasar dan badung” Ucap Arya Putra.
    Sebagai lumbung beras kenaikan harga di satu sisi membawa angin segar bagi petani. Petani saat ini bisa menikmati harga gabah yang saat ini juga turut meningkat hingga menyentuh harga 8000/GKP. Pergerakan harga beras akan berdampak besar pada tingkat inflasi yang ada. Namun pengendalian harga beras kiranya perlu dilakukan secara bijak, mengingat Tabanan sebagai lumbung/produsen beras di Bali. Kenaikan harga beras di satu sisi akan meningkatkan pendapatan bagi petani, disisi lain akan menambah beban pengeluaran bagi konsumen.

    Baca Juga:  KPU Tabanan Simulasikan Pemungutan-Penghitungan Suara Pilkada 2024 di Antosari

    Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan upayakan langkah mitigasi untuk memastikan supply produk makanan, minuman, dan tembakau, terutama beras merata di seluruh wilayah kabupaten Tabanan dengan menjaga jalur distribusi dari petani hingga konsumen tingkat akhir dan mengendalikan harga barang bergejolak (produk pertanian) yang ada di pasar dengan mempertimbangkan kesejahteraan petani. (m/kb)

    Back to top button

    Berita ini dilindungi