DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar melakukan pertemuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bali.
Rapat itu berlangsung di Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/8), juga dihadiri secara daring oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, serta Sekretaris Eksekutif Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Raden Pardede.
Tampak juga Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto, Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, Perwakilan Kadin Bali serta PHRI Bali.
Wayan Koster mengapresiasi OJK pusat datang secara full team, ditambah adanya atensi dari Wamen kementerian Parekraf dan Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut membahas pemulihan pariwisata Bali, dan juga pemulihan ekonomi Bali yang tergolong lambat jika dibanding kondisi nasional.
“Kita perlu terobosan-terobosan kebijakan serta perubahan kebijakan yang ditangani oleh otoritas keuangan dan lembaga lainnya. Keseluruhan lembaga ini bisa mendorong percepatan pemulihan perekonomian Provinsi Bali,” kata Koster.
Menurutnya, kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Bali sudah semakin baik, meskipun ada terlihat sedikit kenaikan kasus namun bisa tertangani dan relatif lebih cepat sembuh. “Mirip-mirip flu (gejalanya, red), yang meninggal tidak ada,” jelas Koster.
Hal tersebut, lanjut Koster, karena tingkat vaksinasi cukup tinggi. Yakni untuk dosis pertama mencapai 105 persen, dosis kedua 97 persen dan vaksin booster 78 persen, sehingga Bali sudah nyaman dan aman untuk dikunjungi. “Kondusif sekali,” tandasnya.
Untuk wisatawan, Koster membeberkan bahwa terus meningkat. Bahkan sudah ada 23 maskapai yang sudah membuka penerbangan langsung ke Bali. Jumlah wisatawan asing diatas 9 ribu orang per hari dan wisdom diatas 10 ribu,” katanya.
Gubernur asal Sembiran ini juga menuturkan, pandemi ini juga berdampak pada inflasi di Bali yang cukup tinggi, yakni di angka 6,7 persen.
“Sesuai upaya koordinasi dengan bapak Kepala BI saya sedang berusaha untuk memperbaiki perekonomian Bali ini, bersamaan dengan pemulihan pariwisata yang merupakan penyumbang terbesar dari perekonomian Bali,” tuturnya.
Koster menyebut, perekonomian Bali pada triwulan kedua tahun 2022 ini sudah membaik. Dari Laporan BPS, angkanya mencapai 3,4 persen naik dari triwulan pertama yakni di angka 1,64 persen.
Sedangkan pada tahun 2021 pada triwulan yang sama angkanya minus 2,47 persen dan di tahun 2020 alias saat puncak pandemi angkanya minus 9,31 persen. “Jadi berat sekali dampaknya. luar biasa,” imbuhnya.
Koster menambahkan, meskipun perekonomian sudah mulai membaik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya namun Bali termasuk provinsi yang pemulihannya memerlukan waktu yang lebih lama dari daerah lain.
“Disini banyak usaha, ada yang mampu menangani cepat tapi ada yang belum. 2 tahun lebih tidak beroperasi ada yang AC-nya macet, kamarnya berdebu, lemari rusak, kasurnya sudah tidak bisa dipakai, jamuran dan lainnya. Jadi untuk pemulihan masih diperlukan satu usaha dan upaya lagi,” terangnya.
Dia menegaskan, pariwisata yang mengalami tekanan berat karena pandemi, namun hingga kini belum pulih betul. “Kondisi Bali tentu beda dengan Indonesia secara umum karena satu-satunya wilayah yang jadi destinasi wisata dunia, dan yang paling terdampak. Daerah lain turbulensi-nya beda dan lebih mudah pulihnya. Kaitannya dengan itu, saya ucapkan terimakasih atas perhatian dan kebijakan yang diberikan pemerintah pusat untuk sektor pariwisata Bali. pemerintah pusat telah memberikan bantuan melalui program PEN. lalu di BI ada insentif kelonggaran kredit. OJK ada kelonggaran perpanjangan masa restrukturisasi hingga maret 2023,” katanya.
Mengingat kondisi yang belum pulih sepenuhnya, Wayan Koster meminta agar upaya-upaya pemulihan tersebut bisa diperpanjang kembali agar situasi di Bali, khususnya di sektor pariwisata bisa pulih kembali. “Kami memohon agar diperpanjang hingga 2025 karena Bali belum pulih,” harapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Mahendra Siregar mengatakan, dirinya datang melihat dan memahami permasalahan kenapa pemulihan ekonomi di Bali ini lambat. Kenapa saat secara nasional perekonomian sudah kembali ke kondisi pra pandemi di sektor-sektor lain, Bali masih jauh dari kondisi pra pandeminya.
“Ini Merupakan keprihatinan yang serius yang harus kita pahami dalam dan cari solusi langkahnya agar tak berkepanjangan dan makin sulit pemulihannya. Koordinasinya tadi baik sekali dan kami janji komitmen dari tim dari berbagai institusi untuk lanjut kerjasama untuk akselerasi ekonomi Bali,” tandas Mahendra.
Mahendra meyakinkan bahwa dalam waktu yang tidak lama tim akan bekerja dan akan memberikan solusi konkrit sambil terus memperkuat perekonomian Bali yang belum pulih meskipun penanganan pandeminya termasuk yang terbaik secara nasional.
“Kita juga ingin lihat ke depan bagaimana perekonomian Bali agar bisa berkelanjutan, tidak hanya bergantung pariwisata. Kita belajar bahwa perekonomian Bali sangat rentan pada hal seperti pandemi,” jelasnya.
Mahendra juga menekankan dalam rapat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) belum lama ini sudah diarahkan ke depan terkait isu ini,dimana permintaan permohonan perpanjangan restrukturisasi kredit terkait masih memerlukan waktu tambahan atas kondisi di Bali.
“Kami sampaikan juga bahwa untuk keseluruhan ekonomi Indonesia dan keseluruhan sektor kondisinya berbeda-beda. Ada yang sudah cukup pulih, ada yang sudah sangat pulih. Misalnya manufaktur dan pendukungnya. Pertumbuhan di tahun ini bisa double digit, belasan bahkan ada yang diatas 20 persen. Juga di sektor riil lain. Untuk transportasi dan pergudangan pertumbuhan di atas 20 persen. Bukan hanya pulih tapi mendekati kondisi pra pandemi dan bahkan sekarang lebih kuat,” imbuhnya lagi.
Mahendra pun menegaskan di berbagai sektor sudah bisa melakukan pendekatan dengan pola normal tergantung kondisi perbankan yang terkait.
“Kondisi bank secara umum juga sudah lebih baik. Bank butuh support juga untuk restrukturisasi. Fiskal, suku bunga, dan lainnya.Namun memang dikonfirmasi untuk sektor akomodasi dan makanan/minuman secara nasional masih rendah. Apalagi untuk Bali yang dimana sektor tersebut bisa menyumbang PDRB 17-18 persen,” ujar Mahendra. (jus/kb)
