JAKARTA, Kilasbali.com – Penyandang disabilitas perkembangan (persons with developmental disorders) kerap menghadapi beragam tantangan, diantaranya tingkat kualitas hidup yang kurang baik, masalah ekonomi serta rendahnya pemahaman untuk mengakses layanan Kesehatan serta fasilitas pendukung lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2020, terdapat 22.5 juta penyandang disabilitas di Indonesia.
Untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, kegiatan “Indonesia-Japan Roundtable Discussion on Developmental Disorder” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai situasi tentang penyandang disabilitas perkembangan di Indonesia. Acara diskusi ini juga diselenggarakan untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang, dengan berbagi pengalaman serta melakukan dialog dengan para perwakilan dari kedua negara.
Acara diskusi yang dilangsungkan pada 2 Agustus 2022 ini adalah bagian dari kolaborasi kegiatan riset internasional tentang disabilitas perkembangan (developmental disorder) di Asia Tenggara. Kolaborasi ini dilakukan oleh the National Center for Persons with Severe Intellectual Disabilities, Nozominosono, Jepang dan LSPR Institute of Communication and Business of Indonesia, dengan dukungan dari the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
Perwakilan dari Jepang, H.E. Madam Michiyo Takagi (Former Secretary General of National Diet Members Caucus on Developmental Disorder of Japan / Former Member, the House of Representatives / Advisor, Japan Developmental Disorder Network) membuka acara diskusi ini.
Perwakilan dari pemerintah Indonesia dan Jepang (dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Jepang) turut diundang untuk memberikan dukungan dalam inisiatif bersama ini, juga Komisi Nasional Disabilitas Indonesia, serta organisasi dan komunitas yang mewakili penyandang disabilitas perkembangan.
Ibu Prita Kemal Gani (CEO dan Founder LSPR Institute of Communication & Business) serta Dr. Takuma Kato (Direktur Healthcare and Long-Term Care Policy, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) mengawali membuka acara diskusi. Jajaran pembicara yang hadir adalah H.E. Madam Michiyo Takagi, Dr. Dante Rigmalia (Ketua Komisi Nasional Disabilitas Indonesia), Dr. Salahuddin (Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia) dan Mr. Hisatoshi Kato (Staf Khusus untuk Person with Developmental Disorders, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Jepang).
Salah satu isu penting yang didiskusikan dalam acara ini adalah mengenai riset untuk kebijakan dan implementasi terkait penyandang disabilitas perkembangan di Indonesia dan Jepang. Bertindak sebagai moderator dalam sesi diskusi ini adalah Dr. Rudi Sukandar (Direktur Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat LSPR Institute of Communication & Business). Hadir sebagai pembicara adalah Mr. Masafumi Hizume (Direktur Riset, National Center for Persons with Severe Intellectual Disabilities, Nozominosono) dan Dr. Adriana Soekandar Ginanjar (Wakil Pimpinan Yayasan Autisme Indonesia).
Hadir pula Staf Khusus Presiden dan penyandang disabilitas Angkie Yudistia serta Dr. Ryuhei Sano (Profesor dari Hosei University dan Visiting Scholar di National Center for Persons with Severe Intellectual Disabilities, Nozominosono) yang akan memimpin sesi diskusi untuk menyimpulkan rekomendasi dari para partisipan yang hadir. Acara akan ditutup oleh Dr. Hironobu Ichikawa (Presiden dari Japan Developmental Disorder Network).
Beberapa poin penting yang akan dibahas dalam diskusi adalah: (1) Berbagi informasi dan pengalaman tentang penyandang disabilitas perkembangan, khususnya dalam konteks kebijakan dan implementasinya di Indonesia dan Jepang; (2) Mengidentifikasi isu-isu penting terkait penyandang disabilitas perkembangan dan menampung suara serta aspirasi mereka; (3) Menciptakan sinergi dan mengembangkan dukungan untuk kerjasama internasional terkait disabilitas perkembangan, dan (4) Memfasilitasi pertukaran dan diskusi tentang disabilitas perkembangan di tahap-tahap selanjutnya, termasuk memberikan kontribusi untuk rekomendasi pembuatan kebijakan ke depannya.
Acara ini dihadiri oleh para partisipan yang mewakili beragam kalangan, termasuk penyandang disabilitas perkembangan, organisasi dan komunitas orangtua dengan anak penyandang disabilitas perkembangan, perwakilan akademisi dan pemerintah serta pihak-pihak lainnya yang terhubung dengan bidang ini. (m/kb)
