DENPASAR, Kilasbali.com – Pernyataan mencengangkan diungkapkan Pengurus DPP Partai Golkar Dewa Made Widiasa Nida. Jumat (11/6/2021), Wasekjen DPP Ormas MKGR itu, menyebutkan Ketua DPD Partai Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry akan dilaporkan dan dievaluasi oleh DPP Partai Golkar. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Bali itu juga terancam diadukan ke Mahkamah Partai Golkar di Jakarta.
Hal itu, diungkapkan Dewa Nida sapaan akrab politisi senior asal Klungkung tersebut, karena mengaku prihatin dan sangat kecewa akibat prahara di tubuh Partai Golkar Bali yang terus bergulir, setelah keluarnya sejumlah Kader Golkar Bali, termasuk Wayan Muntra hingga menuai polemik di internal partai.
“Saya merasa prihatin dan sangat menyayangkan atas mundurnya Kader tersebut. Dengan banyaknya kader Golkar yang keluar, seharusnya Ketua DPD I Golkar Bali (Nyoman Sugawa Kory, red) harus bisa intropeksi diri, dan tidak sewenang-wenang seperti kemarin mencabut kader milenial. Padahal saat ini program DPP sedang mendekati kaum milenial,” ujar loyalis Gede Sumarjaya Linggih alias Demer.
Pihaknya sangat menyayangkan keluarnya Wayan Muntra. Padahal untuk mencari kader atau pengurus partai sangatlah tidak mudah, apalagi di zaman pandemi Covid-19. “Nah disitulah diperlukan sikap bijak seorang Ketua DPD (Sugawa Korry) yang bisa mengayomi para Kadernya,” sentilnya.
Dewa Nida juga menyindir setelah masa kepemimpinan Sugawa Korry sebagai Ketua DPD Golkar Bali, karena selain banyak kader yang rontok, malah makin banyak pengurus partai yang tidak aktif, akibat kurangnya komunikasi. Padahal kader yang mau duduk sebagai pengurus partai seharusnya diperhatikan.
“Para pengurus sekarang mereka bekerja tidak mendapatkan apapun, dan banyak pengurus yang tidak menjabat menjadi anggota dewan. Nah masalah ini harus dimengerti oleh Ketua DPD I,” tegasnya, sekaligus menyebutkan, Wayan Muntra yang keluar sebagai pengurus Partai Golkar sudah sangat jelas membawa dampak krusial.
Sebab Wayan Muntra disebutnya sebagai kader yang berpotensi. Ia mengaku juga sempat menghubungi langsung Wayan Muntra yang menjelaskan permasalahan sebenarnya, akibat dilengserkan sebagai Ketua Bakumham tanpa diajak komunikasi terlebih dahulu.
“Keluarnya Pak Muntra, akibat dia diganti dari Ketua Bakumham tanpa ada komunikasi. Seharusnya Pak Muntra dipanggil dan diajak bicara berdua. Kalau memang Pak Muntra tidak mau mengundurkan diri, ya sodorkan saja surat pernyataan. Jangan diganti tiba-tiba, itu kan sangat disayangkan, dan Sugawa Korry sudah dua kali bertindak gegabah. Pertama mencopot Staf Tenaga Ahli DPRD Bali dengan sewenang-wenang, tanpa ada prosedur dan tanpa ada pernah memanggil. Dan ini merupakan pola yang tidak benar,” keluhnya, sekaligus yang kedua mengingatkan Ketua DPD Partai Golkar Bali harus berhati-hati, mengingat Partai Golkar bukan sebagai partai pemenang, karena berencana merevisi Perda Desa Adat.
“Itu sangat berbahaya, dan harus benar-benar dipikirkan. Karena Perda Desa Adat tidak hanya Golkar saja yang buat, tapi ketika Fraksi PDIP tidak setuju jelas akan menjadi sia-sia. Desa adat sekarang juga sudah nyaman, jangan dikutak-katik lagi. Apalagi anggaran sudah dinaikan dan memiliki kantor,” imbuhnya.
Lebih lanjut Dewa Nida meminta Ketua DPD Partai Golkar Bali harus bisa mengurangi arogannya, dan intropeksi diri dengan melakukan mulat sarira, serta memperbanyak senyum. “Sekarang ini kan hampir 50 persen pengurusnya banyak yang tidak aktif, dan terlihat ketika ada panitia hanya itu-itu saja orangnya, sehingga timbulah kecemburuan di antara kader. Kalau Aroganya ketua sering main telepon sambil marah-marah, dan ketika dikritik dibilang oposisi kadernya. Padahal kritikan adalah vitamin,” ungkapnya seraya menambahkan sudah membuat catatan dan evaluasi untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya terkait mundurnya Wayan Muntra bersama kader lainnya silih berganti. Selain itu juga masalah revisi Perda Desa Adat.
“Nantinya tinggal Ketua Umum saja yang mengevaluasi,” tegas Dewa Nida yang menghimbau, kepada seluruh kader Golkar yang diganti tidak sesuai dengan prosedur dan AD/ART Partai Golkar agar membawa persoalan ini ke Mahkamah Partai.
“Kalau ada kader partai yang merasa dirugikan, karena diganti tidak sesuai AD/ART silahkan melapor ke Mahkamah Partai. Karena ada kader yang sudah jelas-jelas ke luar ke partai lain, lalu masuk lagi, bahkan diberikan jabatan strategis kan membuat semangat kawan-kawan yang lain hilang. Dan Sugawa juga belum terbukti bisa menyatukan kader-kader Golkar, bahkan seperti kacang lupa kulitnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, kabar mengejut dari internal Partai Golkar di Bali, karena mantan Ketua DPD II Golkar Badung, I Wayan Muntra akhirnya mengibarkan bendera putih. Tiga kali disakiti induk partainya, politisi muda kelahiran Sawangan, Desa Adat Peminge, Kuta Selatan, Badung, 23 November 1971 itu masih bisa bertahan. Bahkan bersedia menjalankan amanat sebagai Ketua Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakum HAM) DPD I Golkar Bali.
Namun, cobaan keempat kali ini membuatnya memutuskan untung hengkang dari partai berlambang pohon beringin itu. Nasib Muntra begitu tragis bahkan skenario gelap internal partai memaksanya digusur dari jabatannya dan digantikan Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati yang sebelumnya menduduki posisi Wakil Sekretaris Bidang Hukum DPD I Golkar Bali. Sri Wigunawati dikukuhkan oleh Ketua DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry sebagai Ketua Bakum HAM DPD I Golkar Bali di sela-sela acara Temu Kader dengan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Merusaka, Kawasan ITDC Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Minggu (30/5/2021) sore. Menyikapi adanya surat pengunduran diri dari Kader DPD II Golkar Badung, I Wayan Muntra, SH., langsung ditanggapi Ketua DPD Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, SE., Rabu (2/6/2021).
Melalui pesan WhatsApp, politisi ulung asal Buleleng itu, pada dasarnya membantah mantan Ketua DPD Partai Golkar Badung itu keluar dari partai berlambang pohon beringin ini akibat merasa “diusir” secara halus. Bahkan, sempat mencuat ada skenario gelap dibalik itu, sehingga posisinya digantikan Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati. Disamping itu, Partai Golkar Bali dikatakan tidak pernah menzolimi Muntra, hal tersebut dibuktikan dengan usai acara Musda Golkar beberapa waktu lalu, pihaknya langsung mengontak Muntra untuk dijadikan pengurus DPD Partai Golkar Bali dengan tandatangan fakta integritas yang terlampir. “Dengan adanya tandatangan fakta integritas tersebut, tidak benar Pak Muntra dizolimi dalam Musda Golkar Badung,” tegas Wakil Ketua DPRD Bali itu. (tim/kb)
