DENPASAR, Kilasbali.com – DPRD Kota Denpasar menggelar Sidang Paripurna VII masa persidangan I dengan agenda pembacaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020 Jumat (9/4/2021).
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, turut dihadiri Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serta Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya yang mengikuti sidang secara virtual dari Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar.
Tampak hadir secara langsung dan virtual, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, I Made Mulyawan Arya dan AA Ketut Asmara Putra serta Anggota DPRD Kota Denpasar. Selain itu, turut hadir Forkopimda Kota Denpasar.
Walikota Jaya Negara mengatakan penyampaian Rancangan Awal RPJMD merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dan menjadi bagian penting dari keseluruhan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.
Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memperoleh masukan terkait dengan permasalahan pembangunan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program-program prioritas serta target-target pembangunan yang akan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yakni Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.
Jaya Negara mengatakan, visi ini menunjukkan kesinambungan dari visi Pemerintah Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif, yang kami sinergikan dengan “Visi Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dan Nawacita Presiden Jokowi “Menuju Indonesia Maju”.
“Maju adalah sasaran akhir dari visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Sebagai akronim MAJU berarti “Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul”,” ujarnya
Visi ini nantinya akan direalisasikan lewat misi yakni meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
Selain itu, misi selanjutnya adalah unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana. Serta penguatan jati diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan kebudayaan Bali.
Berkenaan dengan LKPJ Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar menganggarkan dana untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp. 126.921.540.102,50 dan terealisasi sebesar Rp. 100.228.803.562,00. Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.947.478.202.444,12 realisasinya mencapai Rp.1.929.055.114.294,47.
Dikatakan Jaya Negara bahwa pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial serta fasilitas umum.
Karenanya, alokasi anggaran belanja daerah pada setiap Perangkat Daerah, harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja yang direncanakan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.180.779.275.573,13 dengan realisasi mencapai Rp 1.846.012.679.938,47 atau sebesar 84,65%.
Sedangkan berkaitan dengan pembiayaan daerah penerimaannya direncanakan sebesar Rp 237.423.789.571,01 yang realisasinya mencapai Rp. 237.423.789.571,01. Demikian pula halnya dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang direncanakan sebesar Rp 4.122.716.442,00 yang realisasinya sebesar 4.122.716.442,00.
“Walaupun demikian IPM Kota Denpasar mengalami peningkatan dari 83,68 di tahun 2019 menjadi 83,93 ditahun 2020,” ujarnya.
“Besar harapan kami untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran dari para anggota dewan yang terhormat untuk penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD serta LKPJ TA 2020 ini sebagai pijakan kita bersama dalam membangun Kota Denpasar selama lima tahun kedepan,” ujarnya.(kb/rls)
