DENPASAR, Kilasbali.com – Pemkot Denpasar menggelar rapat koordinasi terkait pedoman dan petunjuk teknis terkait pelaksanaan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Senin (11/5/2020) di Kantor Walikota Denpasar.
Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar yang juga Asisten I, I Made Toya didampingi Juru Bicara Gugus Tugas Dewa Gede Rai mengatakan rapat koordinasi ini melibatkan para stakeholder dan Majelis Madya Desa Pekraman membahas pedoman dan petunjuk teknis dari pelaksanaan Perwali tentang PKM.
Ada beberapa usulan dari masyarakat untuk penyempurnaan perwali ini sebagai panduan bagi satgas gotong royong saat bertugas di lapangan.
“Target kita tanggal 15 Mei ini. Ada 11 pos pantau yang kita berlakukan terhadap orang-orang yang masuk ke kota Denpasar. Ada pengecekan, rapid test, terhadap orang yang masuk ke kota Denpasar dan terus berlanjut selama pandemi Covid-19,” ucapnya.
Made Toya menambahkan, selama pelaksanaan PKM bagi warga di luar kota Denpasar yang bekerja di kota Denpasar agar menyiapkan surat keterangan kerja, karena akan dilakukan pengecekan di pos pantau di setiap perbatasan.
Pengecekan meliputi KTP, pemeriksaan suhu tubuh, maksud dan tujuan ke kota Denpasar.
Terkait sanksi selama PKM, Made Toya menjelaskan, sanksi bagi pelanggar Perwali meliputi sanksi administrasi dan sanksi adat.
Sanksi administrasi dimulai dari teguran lisan, peringatan 1, 2, dan 3 sampai dengan peringatan terakhir.
Bagi pelaku usaha sanksi bisa berupa penutupan usaha sampai pencabutan ijin usaha.
Sementara untuk sanksi adat, Made Toya menambahkan saat ini Majelis Madya Desa Pekraman masih meramu rujukan sanksi adat yang nantinya bisa diberlakukan dalam rangka pandemi Covid-19.
Selama pandemi Covid-19 sanksi adat akan diseragamkan yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh satgas gotong royong desa adat.
Jika pandemi Covid-19 sudah berlalu sanksi adat tentunya tidak bisa diseragamkan lagi. (sgt/kb)
