DENPASAR, Kilasbali.com – Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber karya intelektual yang harus mendapat perlindungan atas hak ciptanya. Namun sayang, belum semua kekayaan intelektual tersebut terlindungi hak cipta, sehingga banyak kekayaan intelektual yang mengandung nilai filosofis, kearifan lokal dan keluhuran ini sering diklaim kepemilikannya untuk tujuan komersial ataupun kepentingan lainnya.
Untuk itu, Ny Putri Koster selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Provinsi Bali mendorong perlindungan terhadap hak cipta seniman, termasuk di dalamnya hak cipta untuk hasil kerajinan.
Harapan ini disampaikan Ny Putri Koster dalam sambutannya dalam acara Pengukuhan Pengurus Badan Arbitrase Nasional (BANI) Indonesia Perwakilan Bali Nusra, di Puri Agung Room, Hotel Inna Heritage Denpasar, Selasa (22/10/2019).
Lebih jauh dalam sambutannya, istri orang nomor satu di Bali mencontohkan keberadaan kain “songket” di mana desain songket serta proses pengerjaannya merupakan hasil cipta karsa para perajin yang proses pengerjaannya dilakukan oleh tenaga terampil dan peralatan khusus.
Namun amat disayangkan, dewasa ini banyak dipasarkan songket hasil dari teknologi mesin yang desainnya mirip dan dikerjakan dengan mesin, sehingga harganya jauh lebih murah dari songket hasil tenunan.
“Kalau hal ini terus berlanjut, penenun tradisional bisa gulung tikar dan alat tenun lama lama akan ditinggalkan. Untuk itu perlindungan akan hak cipta ini penting, sehingga seniman akan terus berkarya karena hak ciptanya terlindungi, ” ujarnya.
Pada bagian lain, Ny Putri Koster juga berharap agar para perajin dalam pemasaran hasil kerajinannya jika mendapatkan permasalahan baik antarperajin maupun dalam hal eksportir hasil kerajinan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan mekanisme yang sifatnya cepat, efektif dan efisien. Di sinilah peranan arbiter yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa , menjembatani sengketa perdagangan sehingga terbangun resistensi bisnis dalam bidang hukum sehingga tercipta kemandirian bisnis.
“Kehadiran BANI saya harap bisa menyelesaikan semua masalah yang memerlukan arbitrase. BANI harus benar benar berani menyuarakan kebenaran dan berperan nyata dalam penyelesaian sengketa,” harapnya.
Sementara itu Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Putu Astawa menyampaikan bahwa proses penyelesaian sengketa yang dipahami selama ini umumnya melalui pengadilan, namun sebenarnya bisa melalui jalur di luar pengadilan, yaitu arbitrase. Dalam arbitrase tidak hanya sekedar mencari pihak yang menang dan siapa pihak yang kalah namun mencari titik temu untuk mencari penyelesaiannya .
“Penyelesaian dengan cara ‘win-win solution’ yang paling mendekati rasa keadilan dan kenyamanan bagi pihak yang bersengketa.Di sinilah peran penting BANI menjembatani sengketa perdagangan sehingga tercipta kemajuan usaha di Provinsi Bali,” katanya.
Acara ini dihadiri Ketua DPRD Provinsi Bali yang diwakili oleh Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Bali AA Ngurah Adhi Ardhana, Ketua dan anggota KADIN Bali, Ketua BANI Indonesia, Ketua dan anggota PERADI serta undangan lainnya tersebut dikukuhkan Pengurus BANI Bali Nusra periode 2019-2024 oleh Ratu Ida Pedanda Megelung Griya Anyar Sibang Kaja. Dalam kesempatan tersebut, Ny Putri Koster juga berkesempatan membacakan puisi dengan judul ‘Sumpah Kumbakarna’. (rls/kb)
