TABANAN, Kilasbali.com – Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Tabanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Tabanan meluncurkan program Online Single Submission (OSS) agar usaha masyarakat kahusunya menengah ke bawah berjalan dan terlindungi.
“Dengan adanya OSS ini, maka akan mempermudah masyarakat mengurus administrasinya dalam mengurus izin usaha karena bisa dikerjakan dengan cepat tanpa menunggu lama,” kata Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastiti saat melaunching OSS Goes to Publik, di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu Tabanan, Senin (23/9/2019).
Bupati Eka berharap, melalui program OSS ini semua jajaran pemerintah daerah dapat bersinergi satu sama lain dan bersatu padu dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah sesuai dengan beban tugas dan kewenangan masing-masing.
“Saya yakin dengan komunikasi dan koordinasi yang baik serta semangat kerja yang tinggi, mudah-mudahan kita dapat mencapai hasil yang memuaskan,” ujarnya.
Bupati Eka mebambahkan, dukungan Pemerintah Pusat untuk pelaku usaha diatur khusus melalui PP 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dikenal dengan OSS, di mana semua proses pembuatan izin usaha dilakukan secara elektronik tanpa berkas hanya memerlukan KTP, email dan NPWP dan program ini telah diterapkan Kabupaten Tabanan sejak Agustus 2018.
“Dengan diluncurkan program ini semoga mampu memberikan rasa nyaman dan kepuasan bagi masyarakat yang mengurus ijin, khususnya ijin usaha mikro kecil menengah tanpa harus kemana-mana karena kami yang akan menjemput bola dan kami akan semakin dekat dengan masyarakat,” jelasnya.
Kepala DPMPPTSP I Made Sumerta Yasa mengatakan, launching OSS Goes to Publik ini dilakukan mengingat banyak masyarakat yang masih enggan mengurus izin, yang mana dari tahun 2018 DPMPPTSP sudah online dan dapat di akses dari mana saja. Dari data Kabupaten Tabanan menunjukkan jumlah UMK sebanyak 41.459 UMK, tetapi yang memiliki izin hanya 7.493 UMK dan 33.966 UMK belum memiliki izin.
“Diluncurkan OSS goes to Publik melalui program Tabanan Tertib Ijin (Tantri) dengan mendekatkan pelayanan perijinan kepada pemohon langsung bisa di akses dan dikerjakan sendiri lewat HP dan internet secara langsung, serta tim DPMPPTSP langsung turun ke pelosok-pelosok desa dengan proses izin di tempat cukup dengan KTP, 5 menit izin sudah jadi di tempat,” jelasnya.
Menurutnya, UMKM yang telah memiliki izin akan mendapat kemudahan dalam mendapatkan kredit di Bank, dengan begitu ke depan pihaknya akan mendorong semua UMKM taat pajak dengan segera mengurus NPWP sehingga akan berdampak pada pendapatan asli daerah. “Melalui launching OSS Goes to Publik semua izin usaha dari mikro, kecil dan menengah akan memiliki izin usaha sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian,” ungkapnya.
Sementara itu, Umar Ibnu kepala Ombudsman Perwakilan Bali mengatakan PTSP merupakan ujung tombak dalam pelayanaan dan merupakan satu model, satu contoh yang bisa dipakai untuk mendorong supaya Pemerintahan dapat berjalan dengan baik menuju Pemerintahan yang Good Government dan Clean Government.
“Saya mengapresiasi program OSS ini, mengingat OSS ini suatu mekanisme yang mudah bahkan tidak repot, murah, cepat dan efisien dapat dilakukan di mana saja. Supaya sistem ini dirawat betul-betul dan diperhatikan supaya tidak lelet sehingga dapat memberikan pelayanan baik dan berjalan dengan lancar,” harapanya. (KB)
