DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali RPJPD Semesta Berencana Provinsi BALI 2005– 2025, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 – 2023 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (25/6/2019).
Dalam rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Bupati/Wakil Bupati kabupaten/kota se-Bali, Koster dalam arahannya meminta agar program prioritas dari kabupaten/kota se-Bali dapat selaras dan memiliki arah yang sama berdasar pada visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang kawista, Bali kang yata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi.
“Kita bangun komitmen dan kepentingan yang sama dalam membangun Bali, pembangunan didesain dalam satu frame, dengan arah, tujuan dan visi yang sama sebagai implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana,“ ujarnya.
Lebih jauh, orang nomor satu di Bali ini menyampaikan bahwasannya arah pelaksanaan pembangunan Bali terfokus pada tiga aspek utama, yaitu alam, krama dan kebudayaan Bali berdasar pada nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Prioritas pembangunan Bali terfokus pada lima bidang, yakni pangan, sandang, dan papan, kesehatan dan lendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya dan pariwisata. Kelima bidang prioritas pembangunan ini telah didukung dengan sejumlah legislasi dengan ditetapkannya empat Peraturan Daerah (Perda) dan tujuh Peraturan Gubernur (Pergub).
“Sejumlah peraturan dan Ranperda seperti Pemajuan kebudayaan Bali, Standar Pelayanan Kepariwisataan, Wajib Belajar 12 Tahun dan Standar Pelayanan Jaminan Sosial Krama Bali Sejahtera sedang dalam proses dan akan segera ditetapkan. Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali saya minta agar mensosialisasikan dan melaksanakan Perda Provinsi dan Pergub yang sudah ditetapkan,” ujar Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Di akhir arahannya, Koster juga menyampaikan dalam konteks penyelenggaran pendekatan pembangunan Bali ke depan, secara bertahap provinsi akan lebih berperan sebagai regulator, koordinator, dan fasilitator. Pemerintah Provinsi juga akan mengkoordinir pemerintah kabupaten/kota dalam rangka memperoleh akses pendanaan dari APBN untuk program prioritas baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), dana ekonsentrasi, dana hibah dan lainnya.
“Mari kita kedepankan spirit kebersamaan dan gotong royong, kita bangun optimisme bahwa kita akan mampu wujudkan apa yang menjadi visi dan cita cita kita bersama,” ajaknya.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali dan kabupaten/kota se-Bali serta Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemprov Bali juga diisi dengan pemaparan dari Bupati/Walikota se-Bali. (rls/kb)
