TABANAN, Kilasbali.com – Lantaran terjadi gagal tender, maka pembangunan gedung PMI di Kabupaten Tabanan di tahun anggaran 2018 ini tidak bisa berjalan. Padahal pembangunan gedung ini sudah dinanti-nanti sejak lama. Hal itu pun disoroti Komisi II DPRD Tabanan, dalam rapat kerja dengan Dinas PUPRPKP Tabanan, Kamis (13/12/2018).
Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas PUPRPKP Tabanan, Kadek Faridatini Sueca menerangkan bahwa lelang dalam proyek pembangunan gedung PMI tersebut dilakukan pada bulan Juni 2018 lalu lantaran diawal tahun 2018 pihaknya terlebih dahulu harus menyiapkan DED. “Waktu itu kami belum punya DED, sehingga kami harus menyiapkan DED dulu. Setelah DED selesai baru memasuki tahap lelang di bulan Juni 2018,” ujarnya.
Proses lelang sendiri kemudian menghabiskan waktu sekitar satu setengah bulan. Namun sayang terjadi gagal tender, padahal pihaknya telah memiliki jadwal jika waktu pengerjaan gedung hingga finishing memerlukan waktu 120 hari kalender.
Pihaknya kemudian melakukan memperhitungkan waktu apabila lelang ulang dilakukan, maka akan memakan waktu sekitar 40 hari, sedangkan waktu pengerjaan hanya 120 hari kalender. Sehingga 120 hari dikurang 40 hari, maka hanya akan menyisakan waktu 80 hari kalender, yang menurutnya sangat ketat apabila tetap dilakukan pengerjaan gedung. “Kalau hanya 80 hari itu sangat ketat untuk menyelesaikan pembangunan,” sambungnya.
Atas kondisi tersebut, rencananya pembangunan gedung PMI ini akan dilakukan di tahun anggaran 2019 nanti.
Ketua Komisi II DPRD Tabanan, AA Dharma Putra pun sangat menyayangkan jika pembangunan gedung PMI tersebut sampai gagal tender. Padahal menurutnya keberadaan gedung PMI sangat krusial. “Sangat disayangkan hal yang sangat krusial ini sampai gagal tender,” ungkapnya.
Pihaknya pun meminta kedepannya Dinas PUPRPKP Tabanan lebih meningkatkan komunikasi dengan DPRD Tabanan agar bisa bersama-sama melakukan pengawasan sehingga pembangunan Tabanan bisa berjalan lebih baik lagi. Terutama dalam perencanaan agar lebih matang lagi. “Komunikasi dan koordinasi perlu ditingkatkan, kami ingin ada laporan rutin sehingga kami bisa memonitor apa yang terjadi dan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tegasnya. (*KB).
