DENPASAR, Kilasbali.com-Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati didampingi Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna ke 4 DPRD Provinsi Bali, di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin (17/9/2018).
Dalam wawancaranya dengan awak media seusai menghadiri sidang paripurna, Cok Ace menyampaikan apresiasi atas usulan jajaran Legislatif untuk mencari celah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selama ini hanya bersumber dari pajak kendaraan bermotor, misalnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki Pemprov.” Dengan pendapatan yang meningkat nantinya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarkat, “ imbuhnya.
Dalam sidang paripurna yang juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Provinsi Bali tersebut disampaikan lima pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh masing masing perwakilan fraksi.
Fraksi partai Golkar dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan oleh Ida Bagus Gede Udiyana, ST menyampaikan meskipun PAD Bali mengalami peningkatan, namun hanya bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB-BBNKB). Atas dasar realitas tersebut, Gubernur diharapkan dapat menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan Bali. Demikian pula halnya dengan penanganan perusahaan daerah dan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Dibagian lain Fraksi Golkar menyambut baik langkah eksekutif dengan melakukan efisiensi anggaran termasuk menekan defisit anggaran pada perubahan APBD tahun 2018 dari semula 683 milyar di angggran induk menjadi 395 milyar lebih atau turun sebesar 42,06% .
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan pandangan fraksinya yang dibacakan oleh Drs.Gede Kusuma Putra, Ak.MBA.MM, menyampaikan apresiasi atas peningkatan APBD Provinsi Bali yang meningkat setiap tahun kecuali tahun 2018 yang relative sama dengan 2017. Meningkatnya APBD merupakan cerminan tumbuh kembangnya proses pembangunan yang ada di masyarakat baik yang dampaknya secara langsung ataupun tidak langsung. Diperolehnya DID sebesar 4,5 M dalam APBD 2018 dari kementrian keuangan juga merupakan wujud bukti capaian Pemprov Bali yang positif yang biasanya selalu di atas rata-rata nasional. Kedepannya perlu didorong dan dipacu untuk konstribusi yang lebih besar dari sektor primer dan sekunder dalam perekonomian Bali tanpa mengabaikan sektor tersier sehingga akan terwujud keseimbangan dalam ketiga sektor tersebut.
I Komang Nova Sewi Putra, SE dari Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umum fraksinya menyarankan agar target pajak daerah dinaikkan dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan bupati dan walikota untuk melaksanakan pendataan kendaraan bermotor mengingat kabupaten / kota mendapat porsi bagi hasil dari pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor cukup besar. Maka dengan upaya ini akan diperoleh data yang valid untuk perencanaan pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.
Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh Wayan Sudiara juga menyoroti upaya peningkatan pendapatan asli daerah dimana dipandang perlu adanya upaya peningkatan di beberapa sektor sehingga peningkatan pendapatan dapat lebih dioptimalkan, misalnya dirancang pengoptimalan pungutan atau retribusi pemeliharaan dan perawatan pusat-pusat kebudayaan di Bali. Selain itu pengembangan badan usaha milik daerah juga perlu digagas seperti mendirikan unit usaha asuransi serta menggarap dan mengelola aset -aset daerah dengan lebih optimal. ” Kami mengusulkan agar dana Pajak Hotel dan Restauran yang dulu pernah dikelola Pemerintah Provinsi agar dikembalikan lagi ke Provinsi sehingga sejalan dengan konsep tata kelola one island one management,” imbuhnya.
Fraksi Panca Bayu dalam pandangan umumnya yang disampaikan oleh Ketut Jengiskan, S.Sos menekankan pada pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan menerapkan sistem pengelolaan administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan demikian akan dapat memberikan informasi mengenai arah dan kebijakan strategi dan prioritas pembangunan yang akan ditempuh. (ana/*KB).
