DENPASAR, Kilasbali.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Bali, I Kadek Arimbawa turut bersuara terkait rencana impor beras dari Thailand dan Vietnam yang rencananya akan masuk ke Indonesia pada akhir Januari 2018. Senator yang merupakan wakil Ketua Komite II DPD RI itu meminta Pemerintahan Presiden Joko Widodo meninjau kembali kebijakannya dalam hal impor beras khusus yang jumlahnya mencapai 500 ribu ton.
Arimbawa pun mempertanyakan langkah pemerintah sebelum melakukan impor beras sebayak itu. Apakah pemerintah terkait sudah melakukan pengecekan terlebih dulu stok beras di gudang-gudang bulog dan pedagang sehingga diperoleh perhitungan yang tepat terkait kebutuhan beras masyarakat. “Impor beras ini adalah hal yang bertentangan dengan program nawacita dimana salah satunya menekankan program swasembada pangan,” ungkap Arimbawa dihubungi Kamis (18/1/2018).
Pria yang akrab disapa Lolak itu menilai ada kekeliruan dalam menentukan momentum impor beras yang dimaksud. Pemerintah seharusnya memperoleh data yang jelas terkait stok beras maupun hasil panen melalui Bulog. Apalagi secara umum, bulan-bulan ini merupakan masa panen sehingga bisa berdampak buruk bagi para petani. Kekecewaan para petani tersebut pun sangat dimaklumi, sehingga Ia berharap agar kebijakan ini dievaluasi kembali oleh pemerintah.
Apalagi sebelumnya Arimbawa selalu anggota Komite II sempat melaksanakan kunjungan ke Bulog Divisi Regional Bali dan berdiskusi terkait stok beras dan kegiatan operasi pasar. Arimbawa pun menegaskan bahwa ini menjadi catatan bagi pemerintah khususnya para pembantu presiden. “Harus ada perbaikan di bidang tata kelola pangan kita, termasuk juga transparasi kebijakan pangan yang diambil oleh kementerian terkait sehingga hal semacam ini tidak terus menerus menimbulkan keresahan dan kekecewaan di kalangan petani kita,” pungkasnya. (Yan/*KB).
