Giri Prasta Dorong TPAKD Perluas Akses Keuangan Produktif untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

DENPASAR, Kilasbali.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali untuk memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Dalam arahannya, Giri Prasta menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program TPAKD tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus terlihat dari dampaknya terhadap peningkatan produktivitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Wagub Giri Prasta mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan atas komitmen dan kerja sama dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Ia menilai TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi masyarakat. Karena itu, perluasan akses pembiayaan perlu diprioritaskan bagi sektor-sektor produktif unggulan Bali, antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, serta pariwisata.
Selain memperluas pembiayaan, Giri Prasta mengingatkan pentingnya peningkatan literasi keuangan, pemahaman terhadap risiko, dan perlindungan konsumen. Menurutnya, masyarakat tidak hanya perlu memperoleh kemudahan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga harus memiliki pengetahuan yang memadai agar mampu memanfaatkannya secara aman, bijak, dan produktif.
Pada kesempatan tersebut, Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis bagi penguatan program TPAKD. *Pertama*, seluruh TPAKD diminta melakukan evaluasi program tahun 2026 secara objektif dan menyeluruh. Evaluasi harus berfokus pada capaian, manfaat, serta dampak program terhadap masyarakat, bukan semata-mata jumlah kegiatan yang telah diselenggarakan.
Kedua, memperkuat koordinasi dan sinergi antara TPAKD provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaan program memiliki kesamaan arah dan saling mendukung. Praktik baik dari daerah yang berhasil menjalankan program perlu dibagikan dan direplikasi dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Ketiga, mendorong akses pembiayaan yang produktif dan tepat sasaran, khususnya bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, dan kelompok usaha produktif lainnya. Dukungan pembiayaan diharapkan tidak berhenti pada penyaluran modal, tetapi juga disertai pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, serta fasilitasi pemasaran agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.
Keempat, menyusun program kerja TPAKD tahun 2027 yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Giri Prasta berharap program TPAKD ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar bersifat seremonial.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menyampaikan bahwa perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif pada triwulan III tahun 2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen.
Menurut Parjiman, kinerja ekonomi Bali turut didukung sektor jasa keuangan yang terus menjalankan fungsi intermediasi dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembiayaan produktif. Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen secara tahunan. Penyaluran kredit tercatat sebesar Rp126,90 triliun atau tumbuh 7,78 persen, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp217,02 triliun atau meningkat 4,21 persen. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada pada level 2,34 persen.
Parjiman juga memaparkan capaian literasi dan inklusi keuangan Bali berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026. Tingkat literasi keuangan masyarakat Bali tercatat sebesar 78,77 persen, melampaui angka nasional sebesar 69,57 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 93,53 persen. Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat ketiga nasional dalam literasi keuangan dan enam besar nasional dalam inklusi keuangan.
Dalam rangkaian Rakorda tersebut, OJK Provinsi Bali menyerahkan sejumlah penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja, inovasi, dan komitmen TPAKD dalam memperluas akses keuangan masyarakat. TPAKD Provinsi Bali menerima penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik, TPAKD Kota Denpasar meraih penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik, sedangkan TPAKD Kabupaten Badung memperoleh penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Menanggapi capaian tersebut, Giri Prasta berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi program.
Ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program agar perluasan akses keuangan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan usaha, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. (m/kb)

















