Rakor Bappeda se-Bali, Semangat Menyama Braya Jadi Landasan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah
BULELENG, Kilasbali.com – Semangat menyama braya atau kebersamaan dan kekeluargaan menjadi landasan penting dalam memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Semangat tersebut ditekankan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, Kamis (8/10).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 8–10 Oktober 2026, ini mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Dalam arahannya, Ika Putra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kuatnya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Menurutnya, filosofi menyama braya yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan perlu menjadi semangat bersama dalam menjalankan tugas pembangunan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat.
Ia mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sebuah sistem besar pemerintahan yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling mendukung. Sinergi antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota akan membentuk sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin kuat dan terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional.
Karena itu, Ika Putra mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dan komunikasi yang berkelanjutan, termasuk membangun kedekatan serta jejaring kerja dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Hubungan yang harmonis tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, serta merespons berbagai dinamika pembangunan secara cepat dan tepat.
Lebih lanjut, rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian Asta Cita pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang disinergikan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Keselarasan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota, serta penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Melalui perencanaan yang terpadu, pelaksanaan program pembangunan diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Rapat koordinasi ini diikuti lebih dari 150 peserta dari jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali. Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.
Kehadiran berbagai kementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, serta menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam menghadapi berbagai isu strategis pembangunan.
Ika Putra mengajak seluruh jajaran Bappeda se-Bali untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara selaras, terukur, dan berkelanjutan.
Selain menjadi forum penguatan koordinasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota Provinsi Bali.
Dalam penganugerahan tersebut, Kabupaten Jembrana berhasil meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar pada peringkat kedua dan Kabupaten Klungkung pada peringkat ketiga.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
Penilaian pembangunan daerah juga menjadi bagian dari upaya mendorong setiap kabupaten/kota untuk terus berinovasi dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kapasitas, serta tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.
Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi ini, Bappeda se-Bali diharapkan semakin solid dalam membangun perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sekaligus memperkuat sinergi antara program prioritas nasional dan program unggulan daerah.
Dengan semangat menyama braya, kolaborasi pembangunan diharapkan tidak berhenti pada penyelarasan dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui program dan kebijakan yang saling mendukung, berorientasi pada hasil, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (M/kb)
