MANGUPURA, Kilasbali.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Raperda Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah daerah menyatakan optimisme tinggi terhadap pemenuhan target pendapatan, sekaligus merespons strategis usulan dewan terkait proyek beautifikasi kawasan Kuta dan mitigasi keamanan akomodasi wisata beratap ilalang.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2026 – 2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Badung, pada Kamis (17/9).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba, Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Direksi Perusahaan Daerah, serta Tenaga Ahli DPRD Badung.
Menjawab kekhawatiran fraksi-fraksi di dewan mengenai target pajak daerah yang dipasang cukup tinggi, Bupati menegaskan bahwa penetapan tersebut sudah sesuai kalkulasi data riil.
Tren pertumbuhan ekonomi dari sektor investasi dan kunjungan wisatawan ke Badung saat ini berjalan sangat masif.
“Saran dewan agar kita harus hati-hati tentu kami terima. Namun secara overall, rata-rata penerimaan pajak daerah kita pada tahun 2026 ini ternyata sudah berada di angka Rp700 miliar lebih per bulan,” ujar Adi Arnawa usai acara.
Ia memaparkan, pada awal tahun realisasi bulanan berada di angka Rp 600 miliar, namun memasuki periode Juli hingga Agustus 2026 angka tersebut melonjak tajam hingga menembus Rp 800 sekian miliar.
“Ini satu prestasi membanggakan. Melihat masifnya orang berinvestasi dan tamu yang datang, kami optimistis target APBD Perubahan akan tercapai sesuai rencana,” tegasnya.
Terkait usulan dewan mengenai beautifikasi ruas jalan di kawasan Kuta dan sekitarnya, ia menyatakan komitmen pemerintah daerah sepenuhnya sejalan (in line) dengan fraksi DPRD.
Langkah nyata diwujudkan melalui instruksi langsung kepada Sekda dan Kepala Dinas PUPR untuk segera mengeksekusi program penurunan kabel udara ke bawah tanah (undergrounding).
“Saya perintahkan kemarin Sekda dan termasuk Kadis PUPR untuk mencoba membuat semacam satu kawasan percontohan yang seluruh kabel-kabelnya diturunkan. Biar jelas kelihatan hasilnya dan tidak jomplang,” jelas Adi Arnawa.
Langkah ini dinilai krusial untuk memulihkan estetika citra wisata Badung dari gangguan kabel udara.
Poin penting lain yang direspons adalah usulan mengkaji penggunaan atap ilalang pada akomodasi pariwisata.
Bupati menyetujui saran tersebut untuk dilakukan pengkajian teknis lebih lanjut. Meskipun sangat diminati wisatawan karena daya tarik estetikanya, material alam tersebut diakui sangat riskan memicu bahaya kebakaran.
“Kita akan mengkaji kondisi tersebut apakah memungkinkan atau bagaimana. Kajian ini difokuskan lebih kepada penyusunan SOP-nya,” kata Adi Arnawa.
Ia mengimbau pengelola akomodasi wisata meningkatkan kewaspadaan serta memberikan informasi tegas kepada wisatawan agar berhati-hati untuk mengantisipasi risiko kebakaran sembari kajian berjalan. (c/kb)
