TABANAN, Kilasbali.com – Lima Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang telah aktif seratus persen di Kabupaten Tabanan menjalani proses verifikasi dan validasi (verval) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Proses verval tersebut difasilitasi oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker) Tabanan pada Senin (14/9).
Proses yang melibatkan berbagai instansi ini dilakukan untuk memastikan kelayakan bangunan, standar infrastruktur, serta kesiapan fasilitas gerai usaha sebelum dioperasikan bagi warga desa.
Tahapan ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Kementerian Koperasi dan UKM yang berlaku secara nasional.
Dalam proses ini, Tabanan menjadi daerah pertama yang melalui tahapan yang disertai dengan penunjutkan tim pengawas tingkat kabupaten.
Tim Pengawas Kabupaten ini diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan dan Kepala Diskop UKM Naker sebagai Wakil Ketua.
Ini seperti diungkapkan Kepala Diskop UKM Naker Tabanan, I Gede Nengah Sugiarta, pada Selasa (15/9).
Sugiarta menjelaskan, verval ini bertujuan untuk memvalidasi kelaikan fisik dan operasional KDMP di daerah.
“Anggota tim verifikasi ini, ada dari Dinas PUPR yang nanti akan mengecek kondisi bangunan KDMP. Kemudian tim dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan memeriksa gerai usaha yang dijalankan oleh KDMP dan pula ada dari Dinas Kesehatan, Bapedda dan Inspektorat,” jelasnya.
Adapun lima lokasi gerai KDMP yang sudah rampung berdiri mencakup KDMP Petiga di Desa Petiga Kecamatan Marga.
Selanjutnya KDMP Perean di Desa Perean Kecamatan Baturiti, serta tiga unit di Kecamatan Penebel yakni KDMP Penatahan di Desa Penatahan, KDMP Buruan di Desa Buruan, dan KDMP Riang Gede di Desa Riang Gede.
Sugiarta menegaskan, hasil dari verval ini akan menjadi acuan penting untuk mengukur keandalan sarana penunjang fasilitas ekonomi perdesaan.
“Yang jelas tujuan verifikasi faktual ini untuk memonitor kesiapan fisik, insfrastruktur dan penunjang KDMP yang terbangun di desa. Apakah sudah sesuai standar atau belum,” jelasnya.
Seluruh catatan serta data evaluasi fisik dari peninjauan lapangan tersebut nantinya dihimpun untuk disetorkan secara terintegrasi melalui aplikasi Simkopdes. “Sekarang ini kami tengah menyusun jadwal untuk turun bersama tim,” ungkap Sugiarta.
Berdasarkan pemetaan daerah, dari keseluruhan target pengembangan jaringan koperasi perdesaan di Tabanan, saat ini baru lima unit gedung yang telah tuntas didirikan.
Sementara itu, empat unit KDMP lainnya masih dalam tahap pengerjaan konstruksi dan sisanya sebanyak 122 unit hingga kini belum dapat dilaksanakan pembangunannya.
Keterbatasan lahan di wilayah perdesaan menjadi kendala utama yang menghambat proses pendirian fisik gedung koperasi tersebut. “Ratusan desa belum bisa membangun KDMP, karena faktor kesulitan lahan,” pungkas Sugiarta. (c/kb)
