GIANYAR, Kilasbali.com – I Gede Sudiana resmi memimpin DPD II Partai Golkar Gianyar. Politisi senior sekaligus pengusaha asal Ubud itu ditetapkan sebagai Ketua DPD II Golkar Gianyar periode 2025–2030 dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Sabtu (5/9).
Sudiana melaju tanpa pesaing setelah menjadi satu-satunya kader yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua.
Sebelumnya, ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Gianyar menyusul meninggalnya I Wayan Gede Sudarta pada 26 Juli 2026.
Ketua Panitia Musdalub, I Gusti Agung Arika Sudewa, mengatakan pendaftaran calon ketua dibuka selama tiga hari, 1-3 September 2026. Hingga masa pendaftaran berakhir, hanya Sudiana yang menyerahkan berkas pencalonan.
“Dukungan yang dikantongi sudah memenuhi persyaratan dari pemegang hak suara,” ujarnya.
Usai ditetapkan sebagai ketua definitif, Sudiana menegaskan tidak akan melakukan perubahan besar terhadap program yang telah disusun almarhum Gede Sudarta. Program tersebut akan dilanjutkan sembari memperkuat konsolidasi organisasi.
“Kita tidak banyak mengubah program Pak Wayan. Program yang sudah dirancang akan kita lanjutkan. Kedua, konsolidasi,” kata Sudiana.
Konsolidasi akan menyasar seluruh struktur partai, mulai dari fraksi, pengurus DPD II, Pengurus Kecamatan (PK), hingga Pengurus Desa (PD). Penguatan organisasi juga akan didorong sampai tingkat banjar dan lingkungan.
Di sisi politik, Sudiana menyebut Golkar Gianyar akan memasang target yang realistis. Selain mempertahankan perolehan suara, partai berlambang pohon beringin itu akan berupaya merebut kursi legislatif di daerah pemilihan yang belum memiliki keterwakilan Golkar.
“Mempertahankan suara dan merebut kursi dari dapil-dapil yang kosong,” ujarnya.
Ketua DPD I Golkar Bali, I Gede Sumarjaya Linggih, berharap kepemimpinan baru tersebut mampu menjaga soliditas internal sekaligus memperkuat keberadaan Golkar di tengah masyarakat Gianyar.
Ia menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dan generasi muda dalam kepengurusan. Golkar juga diminta mampu menerjemahkan kebijakan partai dari tingkat pusat dan provinsi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. (Ina/kb)
