MANGUPURA, Kilasbali.com – Bupati dan DPRD Badung menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Penetapan tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan pada rapat paripurna DPRD Badung pada Kamis (13/8).
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang ditemui usai rapat paripurna menjelaskan, peningkatan pendapatan daerah turut mendorong kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026.
Pendapatan meningkat sekitar Rp 200 miliar lebih, dengan PAD dari Rp 9,5 triliun lebih menjadi Rp 9,8 triliun lebih. Belanja daerah meningkat sekitar Rp 1,7 triliun dari Rp 11 triliun lebih menjadi Rp 13 triliun lebih.
Sebagian besar peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan jaringan baru. Belanja infrastruktur mencapai 59,8 persen dengan belanja modal sekitar Rp 4 triliun lebih.
“Ini luar biasa karena mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita bisa mencapai belanja infrastruktur 59,8 persen. Belanja modal juga mencapai Rp.4 triliun lebih,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini harus dijaga untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing daerah. “Kompetitor kita cukup banyak dan mereka juga sedang berbenah. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan pembenahan kalau tidak ingin tertinggal,” ujarnya.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD Badung yang telah melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Anggaran diarahkan untuk mendukung tujuh prioritas daerah, meliputi penguatan kerukunan umat beragama serta pelestarian tradisi, adat, seni dan budaya Bali.
Selanjutnya untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Kemudian integrasi pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pembangunan jaringan jalan baru, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi, serta peningkatan pariwisata Badung yang berkualitas.
Selanjutnya, program-program yang telah disepakati akan disinergikan dengan program yang tercantum dalam dokumen anggaran serta mengikuti tahapan evaluasi oleh pemerintah.
Ia menyebut perubahan anggaran juga mencakup sejumlah pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah.
Pembangunan jaringan jalan baru yang telah dirancang turut didorong melalui perubahan anggaran untuk meningkatkan keterhubungan antar kawasan.
Ia berharap seluruh program yang telah dirancang dan disepakati dapat memberikan manfaat serta membawa perubahan bagi masyarakat Badung.
“Prosesnya sudah kita lalui secara maraton, mulai dari pembahasan, pelaksanaan rencana, sampai perubahan dan koordinasi. Selanjutnya tentu kita sinergikan dengan program-program yang sudah ada dalam dokumen anggaran dan akan dievaluasi oleh pemerintah,” jelasnya.
Ia menyebut banyak perubahan belanja yang dilakukan, termasuk untuk beberapa infrastruktur yang memang menjadi bagian dari konektivitas jalan-jalan yang sudah dirancang.
“Ini yang kita dorong juga dalam perubahan, sehingga ke depan konektivitas antar wilayah bisa semakin baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang dan sepakati ini bisa menjadi berkah dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (c/kb)
