MANGUPURA, Kilasbali.com -Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peresmian Kantor Pengacara ‘Lawyerindo Law Partnership’ di Jimbaran Hub, Kabupaten Badung, Rabu (1/7/2026). Ia menyambut baik kehadiran kantor pengacara ini karena memberi layanan bagi orang asing di Bali.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa ia baru pertama kali hadir dalam acara peresmian kantor lawyer. “Karena saya tertarik dengan isi suratnya, yaitu layanan bagi orang asing di Bali,” ujarnya.
Menurut dia, ini cukup menarik karena sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali banyak kedatangan orang asing dengan tujuan berwisata atau kegiatan lainnya.
Selama beraktivitas dan berinteraksi di Bali menurutnya tak menutup kemungkinan mereka menghadapi persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum. “Maka tentu mereka membutuhkan layanan yang kompeten,” ucapnya.
Koster menilai kehadiran kantor pengacara ini menjadi bagian dari upaya menjaga citra Pulau Dewata dalam posisi sebagai destinasi wisata. “Yang dibutuhkan bukan hanya penguatan infrastruktur, ekosistemnya juga perlu dijaga, termasuk didalamnya layanan hukum,” imbuhnya.
Pada bagian akhir sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini mengingatkan agar kantor layanan pengacara ini dikelola dengan semangat ideliasme dan rasa tanggung jawab terhadap Bali.
“Harus dipahami bahwa Bali bukan hanya milik masyarakatnya, tapi juga semua orang yang melakukan aktivitas di sini. Jangan hanya merasa sebagai penumpang dan penikmat, sehingga tak peduli apakah Bali akan menjadi baik atau buruk,” tandasnya.
Ia menegaskan, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau berperan aktif menjaga Bali sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Tony Budidjaja selaku Principal Lawyerindo Law Partnership mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Koster pada acara peresmian kantor pengacara yang merupakan cabang ke-2 di Bali ini. Ia berpendapat, sebagai daerah tujuan wisata, Bali memiliki potensi yang sangat besar di bidang investasi karena tengah dipersiapkan menjadi pusat keuangan dunia. Menurutnya, hal ini akan mendorong peningkatan masuknya modal asing yang membutuhkan vokasi terkait tata kelola dan regulasi. (M/kb)
