DENPASAR, Kilasbali.com – Seratusan orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, mahasiswa, hingga komunitas adat yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pembangunan (For Hati) Bali menyampaikan dukungan terhadap kinerja Pansus TRAP DRPD Bali.
Hal itu terungkap saat Pansus TRAP DPRD Bali menerima audiensi For Hati Bali di Wantilan DPRD Bali di Denpasar, Rabu (3/6). For Hati Bali menyatakan dukungan sekaligus komitmen mengawal arah pembangunan Bali agar tetap selaras dengan kelestarian alam, budaya, dan spiritualitas.
Koordinator For Hati Bali, Anak Agung Made Sudarsa mengatakan, forum tersebut lahir dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan pembangunan yang berkembang di Bali. Mulai dari isu tata ruang, lingkungan hidup, pembangunan kawasan pariwisata, hingga keberlangsungan kawasan suci dan kawasan ekologis yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat Bali.
Menurutnya, For Hati Bali hadir dengan semangat “Rakyat Bersama Memantau Pembangunan Bali” sebagai gerakan sosial untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas dan keberlanjutan Bali. “Forum ini lahir sebagai gerakan moral dan sosial untuk mengawal pembangunan Bali agar tetap berpijak pada kelestarian alam, budaya, spiritualitas, serta kepentingan masyarakat Bali secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, melontarkan kritik keras terhadap kondisi tata ruang, pengelolaan aset, dan perizinan di Bali yang dinilainya semakin tidak terkendali. Bahkan, ia menyebut berbagai persoalan yang terjadi saat ini sudah mengarah pada praktik yang “brutal dan ugal-ugalan”.
Supartha menyoroti berbagai temuan dan persoalan yang menjadi perhatian Pansus TRAP selama menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, berbagai pelanggaran tata ruang, persoalan aset negara maupun daerah, hingga penerbitan perizinan yang tidak sesuai ketentuan telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap arah pembangunan Bali. “Masalah tata ruang, aset, dan perizinan itu sudah sangat brutal. Ya, sepakat sudah brutal? Sudah sangat brutal dan ugal-ugalan. Ya, setuju?” ujar Supartha yang disambut tepuk tangan peserta audiensi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini menilai berbagai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di Bali. Supartha mencontohkan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik, termasuk persoalan pembangunan di kawasan yang menimbulkan polemik terkait tata ruang dan status lahan. “Ini yang kita sedih sekali. Maka saya dengan istilah terindikasi brutal dan ugal-ugalan,” pungkasnya. (jus/kb)
