
DENPASAR, Kilasbali.com-DPRD Bali menggelar rapat dengan PLN UID Bali, Senin (19/5). Rapat ini membahas buntut dari permasalahan pemadaman listrik besar-besaran yang melanda Bali awal mei 2025.
DPRD Bali menyatakan keprihatinannya terhadap kejadian tersebut yang dinilai sangat merugikan aktivitas masyarakat dan sektor vital di Bali.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi III Nyoman Suyasa menegaskan pentingnya bagi PLN UID Bali untuk segera membangun sistem kelistrikan yang mandiri dan tangguh, guna menghindari risiko blackout terulang kembali di masa yang akan datang. “Saya harap ini dapat segera dilaksanakan untuk kemandirian energi ini, jangan sampai peristiwa itu (Black Out) tidak terulang kembali,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Putu Eka Astawa, Senior Manager Distribusi PLN UID Bali yang didampingi oleh Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, menjelaskan bahwa pemadaman terjadi pada 2 Mei 2025 pukul 16.00 WITA dan berhasil dipulihkan secara menyeluruh pada 3 Mei 2025 pukul 03.30 WITA, dengan waktu pemulihan kurang dari 12 jam.
Ia menyebut bahwa gangguan diperkirakan berasal dari sistem transmisi kabel laut yang mengalami gangguan, menyebabkan beban padam mencapai 927 MW. Untuk mencegah dampak yang lebih luas, PLN Bali menerapkan strategi Demand Side Management (DSM), antara lain, pemanfaatan captive power dari konsumen besar untuk mengurangi beban jaringan, manajemen pembebanan selektif dengan memastikan fasilitas penting seperti bandara, rumah sakit, dan pelabuhan tetap mendapat suplai listrik.
Selain itu dalam rangka pemulihan dan penguatan sistem kelistrikan Bali, PLN UID Bali juga telah menyiapkan sejumlah strategi yaitu, evaluasi dan penguatan infrastruktur kelistrikan di sisi pembangkitan, transmisi, dan distribusi, memastikan kesiapan seluruh pembangkit, termasuk pemeliharaan berkala. Menjamin kecukupan pasokan energi primer (HOP) untuk pembangkit, serta menyusun mitigasi percepatan dalam penanganan gangguan sistem meluas.
PLN menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Bali demi mendukung aktivitas masyarakat, pariwisata, dan sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian Pulau Dewata. (jus/*KB).

















