GIANYAR, Kilasbali.com – KPPAD Provinsi Bali angkat bicara sikapi keluhan orang tua tentang pengadaan seragam sekolah yang saban tahun menyembul.
Ironisnya, terjadi di sekolah negeri yang banyak menampung siswa yang orang tuanya banyak dari kalangan keluarga miskin. Atas kondisi ini, KPPAD Bali meminta pihak sekolah memprioritaskan pemenuhan hak anak.
Komisioner KPPAD Provinsi Bali I Made Ariyasa, Senin (21/8) mengakui, keluh kesah orang tua kembali terjadi. Mulai dari biaya pakaian sekolah meski mereka diterima dari jalur afirmasi yang notabene merupakan KK miskin.
Tetapi mereka tetap harus berjuang untuk menyiapkan dana minimal Rp 1 juta sampai Rp 2 jutaan. Jumlah tersebut bagi keluarga miskin tentu sangat berat belum nantinya kadang ada biaya buku dan kegiatan lainnya.
“Kami KPPAD Provinsi Bali tidak ingin terulang ada pengaduan resmi beberapa tahun lalu saat seorang ibu bingung karena anaknya minta berhenti sekolah lantaran tak mampu bayar seragam sekolah,” wantinya.
Di samping itu, sebagian besar sekolah negeri juga menetapkan uang sumbangan Komite yang jumlahnya biasanya disepakati saat rapat orang tua yang nilainya biasanya didasarkan atas kebutuhan biaya yang tidak bisa ditutupi dari dana BOS pemerintah.
“Tetapi nilainya biasanya ada nilai minimal bukan bebas boleh bayar sesuai kemampuan yang mengikuti istilah kata sumbangan,” jelasnya.
Pihaknya mengaku pernah menawarkan wacana agar anak-anak yang tidak mampu membeli pakaian seragam sekolah agar bisa mendapatkan sumbangan pakaian layak pakai dari siswa yang sudah menamatkan pendidikan di sekolah tersebut.
“Wacana tersebut disambut baik oleh seorang Kepsek SMAN di Denpasar tetapi belum mendapat respon dari sekolah negeri lainnya,” ujar Ariyasa.
Pihaknya juga memberi atensi khusus terhadap siswa yang lolos jalur afirmasi. Agar tidak gara-gara tak bisa bayar, jadi putus sekolah.
“Tentunya jika ada biaya-biaya di luar dana BOS, KPPAD Provinsi Bali tetap berharap tidak ada seorangpun anak yang berpotensi mengalami kekerasan yang salah satunya sampai harus putus sekolah,” terangnya
Namun demikian, KPPAD Bali bukan berarti menolak ada pembebanan biaya seragam sekolah maupun sumbangan komite.
“Boleh, asal tetap memperhatikan aspek Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dari keluarga yang dalam banyak keterbatasan baik sosial ekonomi maupun disabilitas,” ujarnya. (ina/kb)
berita terkait
Mih! Beli Seragam, Orangtua Siswa SMPN 1 Gianyar Teken Pernyataan
