DENPASAR, Kilasbali.com – Stunting yang merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal dan berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Semester 1 Tahun 2022 di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (14/9).
Menurutnya, berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 prevalensi stunting di Provinsi Bali sebesar 21,7% sedangkan hasil studi status gizi Indonesia 2021 prevalensi stunting di Provinsi Bali sebesar 10,9%, dan Provinsi Bali merupakan provinsi dengan prevalensi stunting terendah secara nasional.
“Prevalensi stunting tertinggi berada di Kabupaten Karangasem sebesar 22,9% dan terendah di Kabupaten Gianyar 5,1%,” ungkapnya.
Di Tahun 2022, lanjut dia, Provinsi Bali menargetkan penurunan stunting di angka 9,28% dan di Tahun 2024 target prevalensi stunting balita sebesar 6,15%. Untuk itu diperlukan kerjasama, komitmen dan sinergitas semua pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting dan menjadikan percepatan penurunan angka stunting sebagai salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan baik di tingkat provinsi hingga tingkat desa.
Cok Ace yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali menambahkan pentingnya optimalisasi Posyandu untuk mendeteksi dini permasalahan gizi dan memantau pertumbuhan dan perkembangan balita khususnya di 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai anak berusia dua tahun.
Optimalisasi pelaksanaan posyandu membutuhkan dukungan penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat agar mengajak balitanya rutin ke posyandu setiap bulan sebagai bentuk upaya deteksi dini permasalahan gizi.
“Terlebih baru 40% data yang masuk ke Posyandu sehingga kita sangat minim akan data di lapangan, untuk itu sinergitas semua komponen sangat diperlukan dalam menghimpun data di lapangan serta menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya yang disesuaikan dengan kondisi masing masing wilayah,” pungkasnya. (m/kb)
