DENPASAR, Kilasbali.com – Dari 16 pasar tradisional yang dikelola kota Denpasar, sistem retribusi pasar harus memakai digitalisasi guna menghindari kebocoran.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariana Wandhira, Sabtu (24/10/2020).
“Maka kebocoran-kebocoran dari retribusi tidak akan terjadi. Kalau melihat dari tata cara penyetorannya, hanya dengan 1 lembar kertas, yang setiap saat bisa ditambahkan dan dikurangi, kan kemungkinan (bocor-red). Kita kan curiga. Kalau sudah digitalisasi tak kan mungkin bisa dimanipulasi,” ungkapnya.
Dari 16 pasar milik Pemkot Denpasar dengan pendapatan sekitar Rp 300 juta, Wandhira menilai sangat kecil. Jika dibandingkan dengan pasar Nyanggelan di desa adat Panjer yang pendapatannya Rp 400 juta setahun, maka nilai tersebut menurutnya sangat kecil.
“Maka dari itu, muncul lah ide revitalisasi pasar Badung untuk mendongkrak PAD kota Denpasar. Dan sampai saat ini masih dalam kondisi yang standar, belum ada yang wah, yang bisa mendongkrak kondisi dari PAD kota Denpasar,” imbuhnya.
Ia menambahkan hal ini perlu dibedah dari managemen, pengeloalaan, atau di dalamnya. Sementara untuk digitalisasi sistem retribusi pasar diperlukan kerjasama semua pihak, sepanjang hal itu mrnguntungkan untuk kota Denpasar, dengan koridor yang telah disepakati.(sgt/kb)
