Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali di Atas Rata-rata Nasional
MANGUPURA, Kilasbali.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali beserta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali telah menunjukkan tingkat kinerja di atas rata-rata nasional. “Kita bicara makro ekonomi, soal inflasi misalnya, di Bali tingkat inflasinya dibawah rata-rata nasional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kita diatas angka rata-rata nasional,” kata Sekda Dewa Indra saat Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemprov Bali tahun 2019 di Hotel Sovereign, Badung, Senin (19/8/2019).
Sementara itu, indikator-indikator lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Sekda Dewa Indra juga menunjukkan angka yang positif, alias diatas angka rata-rata nasional. “Kinerja kita di bidang pendidikan, bidang kesehatan, hampir semua indikator kita di Provinsi Bali dan seluruh Kabupaten/Kota di Bali menunjukkan angka yang menggembirakan. Angka kemiskinan kita di Bali pun sekarang nomor 2 terendah di Indonesia, setelah DKI Jakarta,” tambah birokrat asal Desa Pemaron, Buleleng.
Capaian berbagai parameter tata kelola, kinerja dan akuntabilitas dijelaskan Sekda Dewa Indra, juga tercermin dengan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut. “Hampir semua Kabupaten/Kota juga sudah meraih WTP, bahkan sampai berkali-kali dan setiap tahun makin meningkat nilainya,” ujarnya. Sekda Dewa Indra juga menyinggung hampir tidak ada pelanggaran perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tercatat terjadi di Bali.
Indikator-indikator tersebut menurut Sekda Dewa Indra juga disempurnakan dengan capaian peringkat terbaik ke-2 nasional dalam parameter upaya pencegahan korupsi seperti yang belum lama ini diumumkan oleh KPK melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah). “Artinya dalam banyak hal, kinerja riil pemerintahan di Bali termasuk kabupaten/kota boleh dikatakan sangat baik,” tandas Sekda Dewa Indra.
Di kesempatan yang sama, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas fasilitasi Kemenpan-RB yang memberikan wadah untuk melaporkan sekaligus mengevaluasi kinerja serta akuntabilitas jajaran OPD di Bali serta Kabupaten/Kota. “Saya lihat ada dua bupati yang hadir langsung dalam acara ini, hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah kabupaten dalam menindaklanjuti kegiatan yang digelar kemenpan-RB ini,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan RB Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan KemenPANRB, Ronald A. Annas menyatakan bahwa secara umum acara tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan kinerja pemerintahan terutama di daerah. “Karena perbaikan kinerja dan reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya, termasuk untuk lima tahun kedepan,” jelas Ronald.
Secara umum, di beberapa daerah menurut Ronald masih ditemui rendahnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. “Hal tersebut terlihat dari penyelenggaraan pemerintahan yang belum efektif serta pelayanan publik yang di beberapa daerah masih belum prima,” tandas Ronald.
“Visi Pak Jokowi secara tersirat bicara tentang peningkatan SDM yang dalam hal ini adalah aparatur negara. Lalu bicara kemudahan dalam investasi, tentu berhadapan langsung dengan pelayanan perizinan. Lalu ada reformasi birokrasi, ini yang kami garis bawahi,” urainya lagi.
Acara yang menggandeng Biro Organisasi Setda Provinsi Bali tersebut dihadiri pula Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Bupati Tabanan Eka Wiryastuti. Nampak pula jajaran pimpinan OPD Provinsi Bali serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Bali. (rls/kb)
