MANGUPURA, Kilasbali.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Kuta Selatan 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Camat Kuta Selatan, Senin (9/2).
Dalam forum strategis tersebut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan sebagai pilar utama pariwisata berkualitas.
Dengan mengusung tema Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Bupati Wayan Adi Arnawa menekankan bahwa musrenbang tahun ini harus menghasilkan program konkret yang mampu menjawab tantangan riil di lapangan, bukan sekadar agenda seremonial.
“Tanpa infrastruktur jalan yang memadai, pariwisata Badung akan menghadapi tantangan serius. Pembangunan ini tidak hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD,” tegasnya.
Menjawab keluhan kemacetan di wilayah Kuta Selatan, Pemkab Badung telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun khusus untuk infrastruktur.
Salah satu proyek mercusuar yang disiapkan adalah pembangunan Underpass Simpang Udayana dengan estimasi anggaran Rp 350 miliar, yang kini dalam tahap pembebasan lahan melalui kolaborasi lintas pemerintah.
Selain itu, pada APBD Perubahan 2026, telah disiapkan tambahan Rp 127 miliar untuk pembebasan lahan jalan lingkar barat menuju Udayana. Skema rekayasa lalu lintas satu arah juga akan diterapkan untuk mengurai titik konflik kendaraan.
Selain konektivitas, Bupati juga memberikan perhatian serius pada krisis air bersih. Ia menargetkan distribusi air di Kuta Selatan mulai stabil pada Februari 2026 melalui penambahan pompa dan optimalisasi jaringan PDAM.
“Kami juga akan mendorong penggunaan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk kebutuhan industri dan pariwisata, sehingga air permukaan bisa diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat dengan tarif yang lebih terjangkau,” jelas Adi Arnawa.
Di bidang lingkungan, Pemkab Badung mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS3R dan fasilitas Teba Modern.
Langkah ini diproyeksikan mampu mengurangi volume sampah hingga 60 persen dari hulu sekaligus menjadi transisi menuju sistem Waste to Energy.
Sementara itu, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta melaporkan bahwa musrenbang kali ini menampung total 609 usulan pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan.
Infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, dan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama usulan warga.
“Sebagai wilayah dengan pertumbuhan tinggi, Kuta Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat untuk menjawab tantangan urbanisasi dan pariwisata,” ujar Ketut Gede Arta. (c/kb)
