Disinggung Soal Alih Fungsi Hutan, Menteri LH : Kalau Perlu Kami Turun Lakukan Penegakan Hukum
TABANAN, Kilasbali.com – Banjir dan longsor yang terjadi pada pertengahan minggu ini di Bali Selatan menjadi perhatian Pemerintah Pusat.
Presiden RI, Prabowo Subianto, bahkan datang ke Bali untuk meninjau kerusakan yang ditimbulkan musibah pada Rabu (10/9) tersebut. Khususnya di kawasan Kota Denpasar.
Demikian juga dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang datang meninjau sehari sebelumnya.
Selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, banjir tersebut juga ditengarai akibat alih fungsi hutan yang terjadi di sepanjang DAS atau daerah aliran sungai dari hulu ke hilir. Demikian juga dengan persoalan sampah.
Terkait alih fungsi hutan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menyebut tutupan hutan atau vegetasi di sepanjang DAS dari hulu sampai hilir.
Hanif menyebutkan, tutupan hutan di sepanjang DAS dari Gunung Batur di hulu hingga hilir di bawah empat persen dari 49 ribu hektar.
Ia mengungkapkan itu saat berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan di Sentra Mahatmiya Bali pada Sabtu (13/9).
“Kami sudah soroti itu. Kami juga sudah diskusi juga dengan Gubernur Bali. Gubernur juga sedang menuju itu (memetakan persoalan),” jelas Hanif.
Namun, sambungnya, pihaknya akan tetap memonitor pemetaan persoalan lingkungan oleh Gubernur Bali tersebut.
“Kami sudah sampaikan ke Gubernur Bali, kalau diperlukan kami turun untuk melakukan upaya penegakan hukum maupun penguatan tata lingkungan hidup,” tegasnya.
Ia menyebutkan, terjadi degradasi fungsi hutan yang perlu dikembalikan ke kondisi semula. “Ini perlu upaya bersama yang harus dilakukan (semua pihak). Konversi lahan hutan dan pertanian wahib dihindari,” imbuhnya.
Ke depan, sambungnya, pihaknya di Kementerian LH akan melakukan mitagasi dengan cara memberikan semacam arah atau kajian lingkungan hidup yang bersifat strategis.
“Yang harus menjadi rujukan Pemerintah Provinsi dan di bawahnya (kabupaten/kota,” pungkasnya. (c/kb)
