DENPASAR, Kilasbali.com – Sebagai bentuk komitmen Pemerintah terhadap pembangunan transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan Gubernur Bali Wayan Koster, yang juga didampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati/Walikota se-Bali, secara resmi meluncurkan kembali layanan transportasi publik Trans Metro Dewata (TMD), yang sempat terhenti sejak Januari 2025.
Acara tersebut dirangkaikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan Proyek Strategis Provinsi Bali dan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Prasarana strategis serta Pengembangan Kualitas Objek Pariwisata di Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan, Kesepakatan Bersama tentang Pola Pembangunan Semesta Berencana di Provinsi Bali dan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di Kawasan Sarbagita. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar pada Jumat (18/4).
Gubernur Koster menyampaikan karena adanya efisiensi di Kementerian Perhubungan RI maka alokasi dana Opersional TMD tidak lagi berasal dari pusat melainkan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan skema 30% dari Pemerintah Provinsi Bali dan 70% dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).
Dalam operasionalnya nanti, menggunakan bus sebanyak total 75 unit dan terdapat 6 Koridor yaitu K1 (Central Parkir Kuta – Terminal Pesiapan), K2 (Ubung-GOR Ngurah Rai-Bandara), K3 (Ubung-Sanur), K4 (Ubung-Monkey Forest), K5 (Central Parkir Kuta-PNB-Titi Banda) dan K6 (Central Parkir Kuta-Bandara-Central Parkir ITDC Nusa Dua).
Gubernur Koster juga menekankan bahwa pengoperasian kembali TMD bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai layanan publik guna memenuhi hak masyarakat Bali atas transportasi yang layak dan untuk mengurangi kemacetan di wilayah metropolitan Denpasar dan Badung.
Dengan beroperasinya kembali TMD, diharapkan masyarakat Bali dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Sementara itu, terkait Kesepakatan Bersama tentang Bantuan Keuangan Khusus dimana, Gubernur Koster, telah menetapkan mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendukung pembangunan proyek strategis dan infrastruktur di enam kabupaten di Bali: Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Bali.
Sebelumnya, disampaikan Gubernur Koster bahwa dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar sepakat untuk mengalokasikan 10% dari realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan serta makanan dan minuman sebagai dana BKK. Dana ini akan disalurkan kepada enam kabupaten yang disebutkan sebelumnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah .
Gubernur Koster menegaskan, BKK ini difokuskan pada program-program strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pengolahan sampah, transportasi publik, dan peningkatan layanan publik lainnya. Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong kolaborasi antarwilayah untuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Bali.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala OPD Provinsi Bali serta undangan terkait lainya.
Dalam peluncuran tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur Bali berserta undangan juga menaiki Bus TMD dari Jayasabha menuju Gor Ngurah Rai-Denpasar.(M/kb)
