TABANAN, Kilasbali.com – Calon gubernur Bali nomor urut 1, I Made Muliawan Arya yang akrab disapa De Gadjah, menyinggung soal batalnya Bali sebagai salah satu lokasi venue Piala Dunia U-20 beberapa tahun lalu.
De Gadjah menyebut, kegagalan Bali sebagai salah satu lokasi venue ajang olahraga level internasional itu lantaran kebijakan pemerintah yang tidak satu jalur pada kepemimpinan Bali sebelumnya.
De Gadjah mengungkapkan kegagalan Bali sebagai salah satu lokasi venue Piala Dunia U-20 itu saat hadir di kampanye akbar bertahuk Konser Bali Bahagia di Taman Bung Karno, Tabanan, pada Jumat (25/10).
Konser itu juga turut dihadiri oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan nomor urut 1, I Nyoman Mulyadi dan I Nyoman Ardika (Mulyadi-Ardika).
Dari pengalaman soal piala dunia U-20 itu juga, De Gadjah menggaungkan pentingnya kepemimpinan yang satu jalur dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota. Begitu juga dalam Pilkada 2024 baik di tingkat pemilihan gubernur Bali dan bupati Tabanan.
“Karena kita harus satu jalur? Untuk Tabanan yang lebih baik. Untuk Bali yang lebih baik,” ujar De Gadjah saat berorasi di sela Konser Bali Bahagia Mulia-PAS itu.
Calon gubernur Bali nomor urut 1 yang berpasangan dengan Putu Agus Suradnyana sebagai calon wakil gubernur Bali ini menegaskan Sila Kelima pada Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Presiden memang (harus) berlaku adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Tetapi pada zaman Jokowi, itu Beliau Presiden RI, Beliau menyediakan uang banyak untuk revitalisasi stadion, ada 22 stadion yang direvitalisasi untuk Pialah Dunia U-20,” bebernya lagi.
Kalau memang kepemimpinan saat itu linear, harusnya program yang sudah dicanangkan Jokowi itu berjalan tanpa ada penolakan yang berakibat batalnya Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala U-20. Termasuk Bali yang menjadi salah satu venue event olaharaga internasional itu.
“Tetapi kalau memang linear, menghormati presiden, harusnya program presiden diikuti dong.
Tapi kenyataannya ditolak. Padahal piala dunia itu urusan olahraga, urusan pusat, kita di Bali tidak punya kewenangan. Jangan (urusan) olahraga dibawa ke politik,” tegasnya.
Karena itu, De Gadjah mengajak untuk menyamakan visi misi, menyatukan pikiran, tekad, dan pilihan saat Pilkada pada 27 November 2024 mendatang, baik untuk pemilihan gubernur Bali dan pemilihan bupati Tabanan, untuk perubahan yang lebih baik.
“Jangan mau dininabobokan. Kalau dua periode mau janji apa saja boleh. Setelah jadi, kan tidak ada urusan. Selesai periode kedua,” sentilnya.
Di kesempatan yang sama, De Gadjah juga menangkis berbagai pernyataan nyinyir soal dirinya yang kerap menyebut dirinya maju sebagai calon gubernur mentang-mentang punya presiden dari partai yang sama.
Ia menegaskan, dirinya maju sebagai calon gubernur Bali dalam Pilkada 2024 atas penugasan dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Presiden RI.
“Saya De Gadjah diberikan tugas mulia oleh Bapak Prabowo Subianto bukan karena saya mentang-mentang punya presiden. Tidak,” katanya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Denpasar itu mengungkapkan, ia maju sebagai calon gubernur Bali karena mendapatkan tugas oleh Prabowo Subianto yang di internal Partai Gerindra merupakan ketua umumnya.
“Saya dipanggil (Prabowo Subianto) saat 20 Agustus 2024. Saya bicara Cuma lima menit. Dipanggil Beliau. De Gadjah, Bali sedang tidak baik-baik saja. Kamu maju jadi gubernur. Kamu tolong selesaikan persoalan-persoalan di Bali,” ujar De Gadjah mengungkap tugas dari Prabowo Subianto.
Menurutnya, tugas yang sama juga diberikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan nomor urut 1, I Nyoman Mulyadi dan I Nyoman Ardika (Mulyadi-Ardika).
“Dan, Pak Man Mulyadi dan Bli Man Sengap (Mulyadi-Ardika) juga diberikan mandat oleh Pak Prabowo Subianto yang mendapatkan rekomendasi dengan tanda tangan basah Beliau. Jadi Beliau (Mulyadi-Sengap) orang-orang yang dipercaya untuk di (Pilkada 2024) Tabanan,” imbuhnya. (tim/kb).
