DENPASAR, Kilasbali.com – Tidak bisa dipungkiri, pariwisata masih menjadi sektor penopang perekonomian Bali hingga saat ini. Artinya, ekonomi Bali sangat tergantung pada industri pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun, belum lama ini, bahkan menyebut, ketergantungan Bali pada sektor pariwisata hampir 90 persen.
Namun di satu sisi, pariwisata bak “istana kardus”. Sektor yang sangat rentan dengan isu keamanan, politik, sosial, alam hingga kesehatan.
Soal isu kesehatan, Pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bagaimana rapuhnya sektor pariwisata, meski tidak hanya dihadapi oleh Bali, melainkan dunia.
Isu kesehatan yang cukup seksi dewasa ini adalah stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai panjang atau tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Bali berhasil menduduki prevalensi terendah, 8 persen. Meski demikian, angka tersebut perlu ditekan lagi, bila perlu hingga “zero” agar berdampak positif bagi citra pariwisata Bali.
Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, pernah menyebut, jika stunting tidak dikendalikan, bisa saja memengaruhi dunia pariwisata Pulau Dewata.
“Kalau banyak penduduknya yang stunting, yang tidak sehat, siapa wisatawan yang mau datang ke Bali? Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan keluarga,” kata Kariasa dalam Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus belum lama ini.
Selain indah, lanjut Kariyasa, Bali dianugerahi alam yang subur. Bahan pangan melimpah. Semestinya bisa menghindari terjadinya stunting. Sekarang tinggal merencanakan mulai remaja, pranikah, masa kehamilan, hingga melahirkan.
Dikonfirmasi terpisah, Tjok Bagus Pemayun mengaku, belum ada alokasi anggaran dari sektor pariwisata untuk pengentasan stunting. Sekalipun ada Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan, Alam dan Budaya Bali.
Karena itu rantai pasok bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Bali, perlu diperkuat. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, menyampaikan soal kesiapan hotel dan UMKM Bali.
Ia sekali lagi menyebut hampir 90 persen Bali sangat bergantung dengan industri pariwisata. “Meski demikian, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan UMKM saling berkomunikasi dan bahu-membahu untuk mengatasinya,” ujar Tjok Bagus Pemayun.
Namun ia berpandangan, di kantong-kantong destinasi pariwisata di Bali, perekonomian masyarakat cukup baik, sehingga berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. “Saya yakin, jika sudah sejahtera, mereka mampu memenuhi kebutuhan gizi untuk kesehatan,” kata Tjok Bagus.
Untuk itu, lanjut dia, setiap desa didorong berinovasi memanfaatkan potensi desanya agar menarik wisatawan. Dengan demikian, perekonomian di sekitar pun menggeliat, termasuk peluang bagi pelaku UMKM.
Langkah tersebut, menurut dia, secara tidak langsung mrnjadikan pariwisata berkontribusi terhadap penurunan stunting berdasarkan amanat Perpres 72/2021. Ia sepakat, pencegahan stunting harus dilakukan secara kolaboratif karena faktor pemicu stunting sangat kompleks, tidak melulu soal perekonomian keluarga. (dian/bkkbn/kb)
