DENPASAR, Kilasbali.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bali bersama Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Bali di Denpasar, Selasa (5/10/2021).
Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminuddin meminta pelaku usaha tidak terlibat dalam kasus korupsi.
“Sektor rawan KKN yakni perizinan dan pengadaan barang dan jasa, untuk itu dibutuhkan pengawasan dari semua pihak baik dari masyarakat maupun KAD dan Kadin Bali,” kata Aminuddin.
Menurutnya, KAD sebagai wadah komunikasi bagi regulator (pemerintah) dan pelaku usaha.
Untuk itu, acara itu dilaksanakan dalam menyamakan persepsi pengurus KAD dalam mewujudkan iklim usaha yang lebih baik, transparan dan akuantabel.
“Sistem bagus tidak cukup, harus diimbangi dengan penguatan integritas,” tegasnya.
Acara itupun dihadiri seluruh pengurus Kadin Provinsi Bali, Kabupaten/Kota. Selanjutnya akan dibentuk whatshapp group.
Sementara itu, Ketua KAD Bali I Putu Gede Wirakusuma yang akrab dipanggil Dewira mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali KPK dan juga tentunya Ketua Kadin Bali Made Ariandi sebagai induknya organisasi, asosiasi dan himpunan pengusaha, yang telah memberikan kepercayaan dalam memimpin KAD Bali.
“Mandat kepada kami untuk memimpin dan menggerakkan KAD, bisa bersinergi membangun Bali dan dunia usaha yang berintegritas,” ungkap Dewira yang juga Wakil ketua Umum Bidang Organisasi keanggotaan dan Pemberdayaan Kabupaten/Kota.
Diharapkan, KAD sebagai wadah dialog antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam bentuk Dialog Publik Privat/Public Private Dialogue dalam bentuk membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai dengan ranahnya masing-masing.
Dalam pencegahan korupsi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif melalui pendekatan yang kolaboratif partisipatif.
Acara itu juga suatu langkah dan bentuk komitmen dari Pemerintah Bali bersama pelaku usaha dalam mendukung apa yang menjadi program-program KPK dalam rangka pencegahan korupsi.
Sedangkan Ketum Kadin Bali Ariandi mengharapkan, regulator mempercepat proses pelayanan dan pengusaha tidak melangar ketentuan.
Pencegahan korupsi itu, untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera.
Kualitas pembangunan lebih terjaga, sekaligus membangun kemandirian pengusaha seutuhnya, bahkan setiap proyek pembangunan tetap melibatkan pengusaha lokal minimal 30 persen dari rencana proyek yang dikerjakan.
Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Bali AA Kompiang Gede SH MH CIL memberikan apresiasi acara itu dalam mencegah korupsi.
“Jika sukses sisi pencegahan maka dapat mengurangi dampak negatif dari pendindakan nantinya,” ujarnya.
Kerugian buat negara pun lebih kecil, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa teratasi.
Dalam acara itu pun hadir Kepala Inspektorat Provinsi Bali Wayan Sugiada mendukung sinergi regulator dan pelaku usaha bisa sukses melakukan pencegahan korupsi.
Citra Bali sebagai tujuan wisatawan internasional dapat menjadi percontohan nasional.
Inspektorat dapat menjadi Aparat Pengawas Intern yang profesional untuk menunjang terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan.
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan serta beroriantasi pada pelayanan publik sesuai visi Gubernur Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. (tim/kb)
