DENPASAR, Kilasbali.com – Menyikapi situasi yang berkembang saat ini Kepolisian Daerah (Polda) Bali menggelar pertemuan dengan Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Bali. Di mana pertemuan ini juga sebagai bentuk untuk menjaga sinergitas yang selama ini telah berjalan dengan baik.
“Dalam pertemuan ini, kami membahas tentang kebijakan pemerintah yang berkembang saat ini, yang tidak bisa lepas dari regulasi dan produk hukum serta birokrasi,” terang Wadir Intelkam Polda Bali AKBP Dwi Wahyudi SIK, Rabu (4/11/2020) di Denpasar.
Dikatakan oleh AKBP Dwi Wahyudi, pertemuan yang berlangsung di Warung Mina kawasan Renon Denpasar ini sebagai wujud sinergitas antar instansi terkait. Dan pertemuan itu, ungkap dia, didampingi Kasubdit Ketut Suryanto SH, dan beberapa Kepala Unit.
“Dan ini adalah salah satu bentuk jalinan komunikasi, koordinasi dan kerjasama berkelanjutan antar lembaga pemerintah melalui sharing informasi dalam upaya mengantisipasi kerawanan di bidang kamtibmas,” ujarnya.
Sementara Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, SH., menyatakan bahwa saat ini Gubernur Bali Wayan Koster menerapkan satu pola kebijakan, sesuai dengan visi misi Nangun Sat kerthi Loka Bali.
“Meskipun secara ekplisit diback up oleh Kapolda Bali dan Pangdam IX Udayana, namun kami tetap membutuhkan informasi dari Polda Bali untuk membuat produk hukum,” jelasnya didampingi Kepala Bagian Bantuan Hukum Ngurah Satria.
Dikatakan pula saat ini Biro Hukum Pemprov Bali masih intens melakukan pendampingan terhadap aset Pemprov Bali yang diklaim atau dikuasai masyarakat. (jus/kb)
