DENPASAR, Kilasbali.com – Pemprov Bali melalui Dinas Pariwisata Prov Bali menyiapkan Rapergub tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Rapergub ini ke depannya diharapkan bisa mencegah terjadinya persaingan harga yang tidak sehat antara pelaku usaha.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Putu Astawa dalam Focus Group Discussion (FGD) Rapergub tersebut di ruang rapat Soka, Dinas Pariwisata Prov Bali, Denpasar, Selasa (21/1/2020).
“Salah satunya perang harga di tempat wisata yang terjadi akhir-akhir ini. Kita ingin menghindari itu karena bisa menghancurkan pariwisata kita,” ujar Astawa kepada awak media setelah pelaksanaan FGD.
Ia melanjutkan bahwa pihaknya juga setuju dengan masukan beberapa asosiasi pariwisata untuk menetapkan standar harga minimum kepada industri, terutama saat low season.
“Jadi ini seperti penetapan UMP atau UMR, kita akan tinjau setiap tahun, apakah standar harga masih layak atau perlu ditinjau lagi,” imbuhnya.
Untuk mempermudah penetapan tarif tersebut, Astawa mengaku setuju dengan usulan dari Kelompok Ahli serta asosiasi untuk tidak memasukkan angka tersebut ke Rapergub, namun ditambahkan di klausul saja.
“Karena setiap tahun bisa berubah, jadi tidak usah dimasukkan ke Ranpergub,” jelasnya.
Mengenai penambahan jumlah akomodasi di Bali, Astawa mengaku itu adalah kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota mengeluarkan ijin. Namun, ia mengaku saat ini memang sedang terjadi oversuply untuk akomodasi.
“Di sini kami memutar otak untuk menaikkan kunjungan wisatawan terlebih dahulu melalui program-program pariwista yang juga sejalan dengan visi misi Bapak Gubernur, sehingga ketersediaan akomodasi tercukupi, bahkan ke depan tidak menutup kemungkinan perlunya menambah jumlah akomodasi,” bebernya. (rls/kb)
