DENPASAR, Kilasbali.com – Pajak sebagai sumber penerimaan Negara, memberikan kontribusi yang sangat besar kepada Negara. Sebanyak +/- 75% penerimaan Negara berasal dari pajak. Namun disayangkan, saat ini kondisi kepatuhan masyarakat masih sangat rendah.
Sebagai upaya penanaman kesadaran pajak sejak dini, bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencanangkan program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan.
Untuk menyukseskan program tersebut, Kanwil DJP Bali bekerja sama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII telah melakukan berbagai tahapan kegiatan terkait Inklusi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi sejak 2017.
Sebanyak 6 dosen mitra inklusi beserta wakil rektor I dari masing-masing perguruan tinggi menghadiri acara kick off implementasi inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi di aula Kanwil DJP Bali, yang pada puncaknya Rabu (3/7/2019).
Kepala Kanwil DJP Bali, Goro Ekanto, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan diperlukan solusi yang mengakar yakni dengan memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai pajak sejak dini kepada seluruh peserta didik.
Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris LLdikti Wilayah VIII, Anak Agung Ngurah Rai Indra Wardana, yang hadir dalam rangka mewakili Kepala LLdikti menyampaikan bahwa dosen sebagai pengajar yang mengantarkan materi kepada Mahasiswa harus paham tentang pajak.
“Karena dengan adanya program ini, maka seluruh mahasiswa akan dikenalkan tentang pajak melalui Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Dosen diharapkan menjadi contoh yang baik dalam peningkatan kesadaran pajak,” katanya, Rabu (3/7/2019).
Lebih lanjut, Kasubdit Kerja Sama dan Kemitraan Direktorat P2Humas DJP, Yeheskiel Minggus Tiranda, menyatakan sampai saat ini telah dilaksanakan piloting Program Inklusi di 57 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ditambah 36 perguruan tinggi dari wilayah LLDikti Wilayah VIII Bali, total sebanyak 91 perguruan tinggi. Lebih dari 30% peserta piloting disumbang dari Bali.
“Untuk itu kantor pusat DJP memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kepala L2Dikti dan para pimpinan perguruan tinggi di Bali, serta Kepala Kanwil DJP Bali dan jajaran yang telah melakukan koordinasi dan kerja sama yang cukup baik dengan pemangku kepentingan Pendidikan di Bali,” ujarnya.
Program inklusi kesadaran pajak merupakan program jangka panjang, yang hasilnya baru bisa dirasakan beberapa tahun ke depan. Diperlukan sinergi dari banyak pihak untuk terus mengawal pelaksanaan program ini.
Untuk tahap selanjutnya, diharapkan terdapat sinergi yang semakin baik antara dosen mitra inklusi dengan fasilitator inklusi di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga implementasi inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi di Bali dapat berjalan dengan baik. (rls/kb)
