MANGUPURA, Kilasbali.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (4/8).
Pertemuan strategis ini membahas peluang kerja sama bidang pembiayaan pembangunan, infrastruktur, kebudayaan, dan pariwisata.
Salah satu agenda utamanya adalah pemanfaatan skema obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Adi Arnawa mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas ruang diskusi tersebut. Menurutnya, skema ini sangat dibutuhkan Pemkab Badung demi menjaga keberlanjutan pariwisata.
“Karena itulah, maka kami sedang membuka diri akan menuju kepada obligasi daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, bila melihat Rasio Cakupan Layanan Utang (DSCR) saat ini, Pemkab Badung cukup memenuhi persyaratan untuk itu.
“Dan mudah-mudahan nanti dengan obligasi daerah itu, ditambah nanti kami didukung oleh pemerintah pusat secara regulasi, tentu kami akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Badung,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah daerah saat ini harus berpikir kreatif meningkatkan APBD dan tidak bisa lagi mengandalkan cara konvensional.
Ia tidak memungkiri penjelasan Adi Arnawa mengenai APBD Badung yang tertinggi di Indonesia hingga mencapai Rp 13 triliun.
“Tetapi untuk mengembangkan persoalan utama di Badung sekarang ini harus ada yang disebut dengan creative financing dan kami berdiskusi tentang hal itu karena Badung pasti bisa seperti Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian untuk melakukan studi tiru ke DKI Jakarta terkait creative financing.
“Pertama adalah obligasi daerah, koefisien lantai bangunan terkait dengan pemanfaatan ruang, dan yang ketiga adalah inovasi lain dalam sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dari luar APBD. Saya sudah mendapat beberapa gambaran tadi dari Bapak Gubernur DKI Jakarta penyelesaian masalah untuk diterapkan di Provinsi Bali,” kata Koster. (c/kb)
