BADUNG, Kilasbali.com — Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Bali, khususnya pada sektor strategis seperti keimigrasian, karena berdampak langsung terhadap citra pariwisata Bali di mata dunia.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, Sabtu (4/7).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, dan pelayanan terpadu lintas instansi ini menjadi wujud kolaborasi berbagai lembaga dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta, jajaran Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para kepala kejaksaan negeri se-Bali.
Koster menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kebutuhan utama masyarakat yang menuntut respons cepat, tepat, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Menurutnya, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah terus meningkat seiring perkembangan zaman.
“Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat, serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan,” ujar Koster.
Koster menegaskan, posisi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia membuat setiap persoalan pelayanan publik, sekecil apa pun, dapat dengan cepat menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Karena itu, kualitas layanan di berbagai sektor, mulai dari keimigrasian, kesehatan, hingga perbankan, harus menjadi perhatian bersama.
Secara khusus, Koster menyoroti layanan keimigrasian yang dinilai memiliki peran sangat strategis dalam mendukung kenyamanan wisatawan mancanegara. Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing yang terus meningkat dan hampir menyentuh 7 juta kunjungan pada 2025, beban layanan keimigrasian di Bali menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
“Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” tegasnya.
Lebih lanjut, Koster menekankan bahwa urusan keimigrasian tidak semata menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga vertikal, melainkan memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Bali. Pelayanan yang baik, menurutnya, akan berkontribusi besar terhadap kenyamanan wisatawan sekaligus menjaga reputasi Bali sebagai destinasi unggulan dunia.
Atas dasar itu, Koster mengapresiasi inisiatif Kejati Bali yang menghadirkan Bazar Pelayanan Publik sebagai ruang pelayanan terpadu bagi masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar kegiatan serupa tidak berhenti pada tataran seremonial semata.
“Ini langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun, jangan berhenti sampai di sini, harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono menyampaikan bahwa Bazar Pelayanan Publik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang optimal, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan bisa berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain, tidak hanya di Kuta,” ujarnya.
Bazar Pelayanan Publik 2026 melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, BUMN, sektor perbankan, hingga fasilitas kesehatan. Masyarakat dapat mengakses beragam layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, perpajakan, hingga layanan konsultasi hukum.
Pelaksanaan kegiatan di kawasan Pantai Kuta juga membawa pesan kuat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kawasan pesisir Bali. Aksi bersih-bersih pantai serta pelepasan tukik menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga Bali agar tetap bersih, tertib, ramah pelayanan, dan berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata dunia. (M/kb)
