DENPASAR, Kilasbali.com — Komitmen menjaga masa depan Bali kembali ditegaskan melalui pertemuan strategis antara Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali dengan jajaran Komando Daerah Militer IX/Udayana.
Audiensi yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) tersebut diterima langsung oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto di Makodam IX/Udayana, Denpasar.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam merespons dinamika penataan ruang, pengelolaan aset, serta sistem perizinan di Bali yang kian kompleks di tengah laju pembangunan dan meningkatnya perhatian global terhadap Pulau Dewata.
Hadir dalam audiensi tersebut Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya atau yang akrab disapa Dewa Jack, didampingi Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, Wakil Ketua Pansus Anak Agung Bagus Tri Candra Arka (Gung Cok), serta anggota Gede Harja Astawa.
Dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi, Dewa Jack menyampaikan apresiasi atas sambutan Pangdam IX/Udayana. Ia menegaskan bahwa audiensi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan langkah strategis dalam memastikan arah pembangunan Bali tetap berjalan dalam koridor yang tertib, berkelanjutan, dan berdaulat.
“Ini bukan sekadar pertemuan, tetapi bentuk komitmen bersama dalam memastikan tata ruang Bali tetap terjaga dan selaras dengan kepentingan daerah maupun nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dewa Jack secara terbuka memberikan apresiasi terhadap kinerja Pansus TRAP yang dinilainya menunjukkan karakter kuat, berani, dan tegas dalam mengawal isu-isu strategis daerah.
“Pansus TRAP ini adalah pansus yang sangat tajam, berani, dan keren. Saya sangat mengapresiasi ketua pansus beserta seluruh anggotanya yang telah menunjukkan sikap tegas dan konsisten dalam mengawal tata ruang Bali,” tambahnya.
Sementara itu, Supartha menegaskan bahwa audiensi tersebut membahas berbagai isu fundamental yang menjadi fondasi pembangunan Bali ke depan, mulai dari tata ruang wilayah, pengelolaan aset, hingga sistem perizinan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya penguatan serta pengawalan implementasi regulasi daerah sebagai pijakan utama, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Beberapa regulasi strategis yang menjadi perhatian antara lain Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bali serta Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
Menurut Supartha, Perda Nomor 4 Tahun 2023 bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan arah besar pembangunan Bali yang berlandaskan nilai-nilai Tri Hita Karana dan Sad Kerthi sebagai fondasi menjaga harmoni antara manusia, alam, dan budaya.
“Perda ini menjadi fondasi penting dalam menjaga Bali ke depan. Tidak hanya mengatur pembangunan, tetapi memastikan keseimbangan kehidupan tetap terjaga. Karena itu, tata ruang, aset, dan perizinan harus dikawal dengan serius agar tidak menyimpang dari haluan besar tersebut,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas diterimanya Pansus TRAP dalam audiensi tersebut, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan TNI.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan Pangdam IX/Udayana. Pembahasan tata ruang Bali ini sangat strategis dan membutuhkan sinergi semua pihak demi menjaga Bali tetap lestari,” imbuh Supartha.
Lebih jauh, Supartha mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Pangdam IX/Udayana menyatakan komitmennya untuk turut mengawal kerja-kerja Pansus TRAP, khususnya dalam menjaga tata ruang Bali serta memastikan aset-aset negara tetap terlindungi dan dimanfaatkan secara optimal.
Dukungan tersebut dinilai menjadi penguatan signifikan dalam memastikan pengawasan tata ruang tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga berjalan efektif di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menegaskan bahwa Bali memiliki posisi strategis yang melampaui batas administratif.
“Bali ini bukan hanya milik masyarakat Bali atau Indonesia, tetapi juga milik dunia. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga Bali dan masa depannya,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan komitmen Komando Daerah Militer IX/Udayana untuk mendukung dan mengawal langkah-langkah strategis Pansus TRAP dalam menjaga konsistensi penataan ruang di Bali agar tetap selaras dengan regulasi dan arah pembangunan jangka panjang.
“Kami siap mendukung dan mengawal Pansus TRAP dalam menjaga tata ruang Bali, agar tetap tertib, terarah, dan berpihak pada keberlanjutan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperkuat urgensi kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan Bali, sekaligus menegaskan peran strategis TNI dalam mendukung kebijakan penataan ruang yang berwawasan jangka panjang.
Audiensi ini menegaskan bahwa penataan Bali tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara legislatif dan TNI menjadi kunci dalam memastikan kebijakan tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi juga terlaksana secara konsisten di lapangan.
Dengan terbangunnya komunikasi yang solid antara Pansus TRAP DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana, arah pembangunan Bali diharapkan semakin terarah, terkontrol, dan selaras dengan visi besar 100 Tahun Bali Era Baru.
Lebih dari sekadar agenda formal, pertemuan ini menjadi simbol kuat komitmen bersama untuk menjaga Bali—bukan hanya sebagai destinasi dunia, tetapi sebagai warisan peradaban yang harus dijaga kesucian, keseimbangan, dan keberlanjutannya. (M/kb)
