MANGUPURA, Kilasbali.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengungkapkan bahwa saat ini masih cukup banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan kualitas layanan BPJS Kesehatan.
“Banyak yang masih dikeluhkan masyarakat dalam layanan BPJS, bahkan ada yang berkaitan dengan moral hazard,” ungkapnya saat menghadiri Pertemuan Manajemen Pengelola Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Wilayah Provinsi Bali yang berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel RainForest Kuta, Kabupaten Badung, Jumat (16/6/2023).
Jika tidak disikapi, ia khawatir hal ini akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kepesertaan BPJS. Untuk itu, ia ingin ada upaya komprehensif dari hulu hingga hilir dalam tata laksana pelayanan BPJS Kesehatan.
“Masyarakat sebagai penerima manfaat harus memperoleh layanan yang baik di setiap jenjang fasilitas kesehatan,” tandasnya seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima redaksi Kilasbali.
Dalam kesempatan itu, pihaknya mendorong BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan agar mampu memenuhi harapan masyarakat.
Untuk di Bali, lanjut dia, tingkat kepesertaan masyarakat Bali pada program BPJS Kesehatan terbilang sangat tinggi yaitu telah mencapai 99,2 persen. “Karena capaian ini, Bali memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkapnya.
Menurut dia, selain antusiasme masyarakat dalam kepesertaan mandiri, Pemprov Bali dan Kabupaten/Kota juga memberi dukungan optimal dalam mendukung sharing pembiayaan bagi sejumlah kelompok penerima manfaat. “Secara kuantitas, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Daerah Bali sudah sangat tinggi,” katanya.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Wilayah Bali Nusra Elfaneti menyampaikan hal senada dengan Sekda Dewa Indra. Menurut dia, tingginya kepesertaan masyarakat Bali dalam program BPJS Kesehatan harus bisa diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.
Elfaneti tak menampik, saat ini banyak rumor yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan layanan di fasilitas kesehatan. “Ada yang menyebut kalau pasien BPJS sulit memperoleh kamar, sementara untuk pasien umum lebih mudah. Keluhan lainnya adalah pembatasan waktu rawat inap bagi pasien BPJS. Hal-hal seperti ini harus kita sikapi,” ungkapnya.
Keluhan masyarakat menjadi perhatian serius jajarannya dan pertemuan manajemen pengelola FKRTL Wilayah Provinsi Bali merupakan salah satu bukti komitmen BPJS dalam meningkatkan kualitas layanan. “Prinsipnya, kami ingin memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan setara bagi pasien BPJS,” pungkasnya. (jus/kb)
