DENPASAR, Kilasbali.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar menggelar sosialisasi Perwali Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Kota Denpasar tahun 2021.
Acara ini dibuka Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, Senin (15/11/2021).
Arya Wibawa menyambut baik kegiatan ini sebagai salah satu implementasi komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah bersama-sama pihak swasta sebagai penyelenggara.
Dalam hal ini sebagai pemberi kerja secara terpadu dalam upaya memberikan perlindungan dasar berupa jaminan sosial tenaga kerja, sesuai pasal 10 dan 15 undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
Arya Wibawa mengatakan, Pemkot Denpasar dalam komitmennya menjamin perlindungan dasar dengan meningkatkan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat se-Kota Denpasar, harus didukung oleh semua pemangku kepentingan yang ada.
“Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPJS Kesehatan Cabang Denpasar atas upayanya memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan jaminan sosial kesehatan di Kota Denpasar,” katanya.
“Saya yakin dengan komitemen bersama antara pemerintah Pusat dan Daerah serta upaya peningkatan kualitas layanan dan kuantitas kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Denpasar maka angka kesehatan dan kesehatan kerja masyarakat semakin meningkat dan mendukung tingkat kesejahteraannya,” imbuhnya.
Ketua Panitia Ni Luh Putu Ratna Latikamanta mengatakan, tujuan dari sosialisasi Perwali Nomor 71 tahun 2020 adalah meningkatkan pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
Guna mewujudkan akselerasi implementasi perwali Nomor 71 tahun 2020 untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi warga Kota Denpasar sehingga hubungan industrial yang harmonis di Kota Denpasar dapat terus terjaga.
Menurutnya kegiatan ini membutikan komitmen Pemerintah Kota dalam keseriusannya mewujudkan program perlindungan bagi seluruh pekerja non ASN. Sehingga sasaran daripada sosialisasi ini adalah para pekerja non ASN yang ada di masing-masing OPD.
“Harapan kita sebagai penyelenggara negara terhadap pekerja Non ASN adalah untuk dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bekerja sehingga produktivitas kerja mereka meningkat yang secara otomatis mendukung kinerja Pemerintah Kota Denpasar menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya.(kb/rls)
