JAKARTA, Kilasbali.com – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menawarkan alternatif model percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sasaran 3B melalui integrasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting). Adapun sasaran 3B adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Hal ini disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menteri Wihaji menawarkan alternatif model percepatan integrasi tersebut untuk wilayah yang mudah dijangkau maupun wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Pengelola DASHAT Kemendukbangga/BKKBN sebelumnya telah berpengalaman menyediakan makanan tambahan. Termasuk Makanan Pendamping ASI (MPASI) bagi bayi usia 6–12 bulan.
Inovasi ini bahkan memperoleh penghargaan dari Kemenpan RB sebagai salah satu inovasi pelayanan publik terbaik tahun 2025. Saat ini, terdapat sekitar 17.690 unit DASHAT tersebar di seluruh Indonesia.
Menteri Wihaji juga menjelaskan, Kemendukbangga/BKKBN telah menjalin kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kerjasama tersebut meliputi pendayagunaan SDM di lini lapangan, pemanfaatan data terkait gizi dan stunting, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
“Distribusi MBG bagi sasaran 3B sangat penting agar ibu dan anak Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya serta terhindar dari risiko stunting,” ujar Wihaji.
Adapun jumlah penerima manfaat MBG 3B dari Aplikasi Dialur BGN Per 17 September 2025, sebanyak 1.323.307 atau 5,13% dari perkiraan sasaran 3B berdasarkan Proyeksi Penduduk, Susenas, dan Pendataan Keluarga sebanyak 25.777.757 penduduk.
Menteri Wihaji juga menyampaikan bahwa kader pendamping MBG 3B adalah kader KB dan kader PKK yang memiliki peran dalam Pencatatan dan Pelaporan, Distribusi, Pendampingan, Edukasi Gizi, dan Pemantauan.
“Berdasarkan laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, per 30 September 2025, jumlah SPPG yang melayani sasaran 3B sebanyak 1.927. Sedangkan jumlah kader pendamping MBG yang mendampingi sasaran 3B sebanyak 18.872 orang,” ungkap Menteri Wihaji.
Menutup paparannya, Menteri Wihaji menyampaikan apresiasi kepada BGN yang turut mempertimbangkan insentif bagi kader pendamping. Ia juga menekankan pentingnya dukungan DPR RI agar cakupan pelayanan MBG semakin luas.
“Program MBG bagi sasaran 3B perlu percepatan dengan menekankan pendampingan dan pemberdayaan, sekaligus meminimalisir risiko. Kami berharap dukungan Komisi IX DPR untuk memperkuat upaya ini,” ucapnya.
Dalam kesimpulan yang diberikan, Komisi IX DPR RI juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat tata kelola program MBG yang terkait dengan Kemendukbangga/BKKBN. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas teknis dan tata kelola SPPG secara nasional melalui pelatihan ulang, pendampingan terstandar, dan penempatan tenaga penjamah pangan.
Upaya ini turut melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), kader PKK/KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta tenaga kesehatan.
Selain itu, Komisi IX mendorong agar model alternatif seperti DASHAT dapat lebih dioptimalkan. Pendekatan berbasis pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan pangan bergizi aman dinilai penting untuk memperluas cakupan MBG, khususnya bagi kelompok 3B yang berada di wilayah 3T. (Jus/kb)
