GIANYAR, Kilasbali.com – Tidak hanya Pemprov Bali, Pemkab Gianyar juga menindak tegas para pelanggar usaha. Kini, Giliran Villa Green Flow yang berada di kawasan Desa Sayan, Ubud disegel oleh Dinas Satpol PP Gianyar.
Villa milik warga Rusia tersebut sejak 23 Juni 2025 tidak ada lagi aktivitas karena karena adanya pelanggaran zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Memang, villa ini sudah berulang kali diperingatkan karena pelanggaran tersebut. Bahkan Komisi 1 DPRD Gianyar sempat mendatangi dan merekomendasikan untuk menyegel villa tersebut. Saat itu, pelanggaran villa masih sebatas tak berizin dan pelanggaran LP2B.
Sebelum penyegelan yang dilakukan Satpol PP, hampir setiap hari ada kendaraan penyedia layanan transportasi online yang keluar masuk kawasan tersebut, diduga mengantar tamu yang menginap di sana. Hal ini menandakan di Villa tersebut ada aktivitas.
Plt Kepala Dinas Satpol PP Gianyar, I Made Arianta, Kamis ( 24/7) mengungkapkan, pihaknya telah menyegel Villa Green Flow di Desa Sayan, Ubud. Dan memastikan villa tersebut tidak beroperasi lagi. “Kami lakukan penyegelan pada 23 Juni 2025 ini, karena ada berbagai ketentuan yang dilanggar, seperti radius kesucian pura dan UU LP2B,” ujarnya.
Ditanya terkait apakah pihaknya akan melakukan pembongkaran, Arianta mengatakan Pemkab Gianyar saat ini tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) untuk melakukan pembongkaran bangunan yang melanggar.
Karena itu, pembongkaran hanya bisa dilakukan pasca adanya putusan pengadilan. Diketahui saat ini, persoalan pelanggaran yang dilakukan Villa Green Flow tersebut, sedang ditangani oleh Polda Bali.
Terkait pembongkaran, Pemkab belum ada payung hukum. Untuk pembongkaran, seharusnya dilakukan oleh yang melakukan pelanggaran atas putusan pengadilan. Jika setelah ada putusan pengadilan tapi tetap tidak dibongkar, maka akan ada pidana tambahan.
“Satpol PP, hanya melaksanakan penindakan pelanggaran Green Flow itu dengan penghentian aktivitas dan tempat usaha. Sampai saat ini total tidak beroperasi,” imbuhnya.
Arianta mengungkapkan, selama menjabat Plt Kepala Dinas Satpol PP, dirinya sama sekali belum pernah bertemu dan berkomunikasi dengan owner villa tersebut. Namun hanya berkomunikasi dengan pengacara.
“Mereka ada lawyer, lawyer-nya kooperatif. Tapi owner-nya, saya sama sekali tidak pernah bertemu dan berkomunikasi,” ujarnya. (M/kb)
