BADUNG, Kilasbali.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Penjabat Gubernur Bali dalam aksi bersih sampah laut di kawasan Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Minggu (19/1/2025). Kegiatan ini melibatkan 8.600 peserta dari berbagai elemen masyarakat yang tersebar di 12 titik sepanjang garis pantai Kelan, Kedonganan, hingga Jimbaran.
Aksi besar-besaran ini turut dihadiri tiga menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa. Organisasi internasional seperti UNDP dan beberapa perwakilan negara sahabat juga berpartisipasi.
Membaur dengan peserta lainnya, Sekda Dewa Indra memunguti sampah plastik yang mencemari keindahan pantai. Dalam perbincangan dengan peserta, ia menyoroti pentingnya penanganan sampah dari hulu ke hilir.
“Ini kebanyakan gelas kemasan minuman yang biasa dikonsumsi anak-anak. Barang ini membawa dua dampak negatif yaitu mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan anak-anak. Karena yang kita tahu, minuman sejenis ini kadar gulanya sangat tinggi,” ujar Dewa Indra.
Ia menekankan perlunya langkah progresif untuk membatasi peredaran minuman kemasan plastik yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan, khususnya laut.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani sampah laut. Regulasi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dengan target pengurangan sampah laut sebesar 70 persen pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Laut.
Hanif menambahkan, Bali menjadi salah satu wilayah dengan permasalahan sampah laut yang serius. “Hal ini karena Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya, pengelolaan sampah yang belum memadai menjadi tantangan besar. “Pengolahan tempat pemrosesan akhir masih dilakukan dengan metode open dumping sehingga sampah masuk dalam lingkungan perairan dan berakhir di laut,” terang Hanif.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah pusat menyerahkan bantuan berupa satu unit truk, motor pengangkut sampah, dan trash boom yang akan ditempatkan di 14 titik sungai di Bali. Trash boom ini merupakan bantuan dari Uni Emirat Arab. Selain itu, pemerintah juga membentuk Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali sesuai Keputusan Menteri Koordinator Pangan RI Nomor 3 Tahun 2025.
Hanif menyebutkan bahwa aksi bersih sampah laut di Kedonganan merupakan lanjutan dari kegiatan serupa di Pantai Kuta pada 4 Januari 2025. “Aksi kali ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Cinta Laut,” tuturnya.
Ia mengapresiasi semangat Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat dalam menyukseskan program ini. Hanif berpendapat, semangat itu menjadi dukungan moral bagi daerah Bali dalam menghadapi masalah sampah laut kiriman. “Sampah laut kiriman adalah masalah bersama sehingga kita patut bersinergi dalam penanganannya,” cetusnya.
Guna mempercepat penanganan sampah laut di Bali, Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI menyerahkan bantuan berupa satu unit truk dan sebuah motor pengangkut sampah. Selain itu, Bali juga mendapat bantuan trash boom untuk mengatasi kebocoran sampah ke laut.
Trash boom yang merupakan bantuan Uni Emirat Arab rencananya akan ditempatkan di 14 titik sungai di Bali. Selain dukungan peralatan, pemerintah juga menyiapkan instrumen khusus untuk mengatasi persoalan sampah laut di Bali dengan membentuk Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Pangan RI Nomor 3 Tahun 2025.
Dalam aksi tersebut, turut hadir Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Duta Besar dari berbagai negara, termasuk Norwegia, Uni Emirat Arab, Denmark, dan Inggris, juga mendukung upaya ini sebagai bagian dari solidaritas global terhadap pengelolaan lingkungan. (M/kb)
