TABANAN, Kilasbali.com – Dalam menjalani roda pemerintahan, tentunya tantangan demi tantangan harus dihadapi, temasuk dalam mempermudah program pembangunan di Tabanan yang modern dan berbasis digital. Oleh sebab itu, edukasi perihal digitalisasi pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Tabanan Era Baru sangat dibutuhkan bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Tabanan.
Selaku Kepala Daerah, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya senantiasa terbuka untuk pembaharuan dalam hal ini sosialisasi dan edukasi perihal E-Katalog bagi sistem pemerintahan di Tabanan. Hal ini ditunjukkan saat menerima Tim dari LKPP, Dinas Bina Marga, Biro PBJ Jawa Barat selaku Tim E-Katalog, yang diterima di ruang kerja Bupati Tabanan, Rabu (12/4).
Kedatangan Tim E-Katalog hari ini sekaligus memberikan pelatihan E-Purchasing bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Tabanan didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan, Inspektur dan Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.
Bupati Sanjaya menyampaikan sangat mendukung kegiatan ini sekaligus ingin berdiskusi lebih banyak, sehingga Tim E-Katalog di Kabupaten Tabanan lebih cakap dan tidak salah persepsi, terlebih berbuat hal di luar jalur. Dalam rangka menjalankan amanah, disampaikannya juga harus satu aturan dan regulasi agar mampu mewujudkan apa yang diharapkan bisa berjalan bersinergi dan beriringan.
“Kita mencari sesuatu yang baik dan kadang-kadang juga dari Kementerian dan daerah bisa saling beda persepsi, kadang juga beda regulasi dan sebagainya. Kita di daerah selaku pemangku regulasi kadang-kadang bingung memakai aturan yang mana. Hal-hal yang demikianlah kemarin coba kita datangkan narasumber, untuk diskusi, sehingga apa yang dilakukan di Kabupaten Tabanan memiliki acuan serta terukur,” ucap Bupati Sanjaya.
Diharapkan juga melalui kegiatan ini, Tabanan bisa dijadikan pilot project, sehingga dengan diterapkannya digitalisasi di seluruh jajaran Pemkab Tabanan akan menggambarkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Seperti halnya penerapan E-Katalog di beberapa instansi yang pengawasannya bisa dilakukan secara utuh serta barang dan jasa yang dibutuhkan bisa dijaga kualitasnya.
“Coba lakukan langkah-langkah di manapun, ada contoh-contoh terus coba belajar dari situ dan tidak ada salahnya. Lakukan di daerah, tujuannya adalah biar kualitas pembangunan itu betul-betul dikerjakan dengan baik. Pelayanan kita harus optimal apalagi menyangkut pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harus punya kualitas, semoga bisa menjadi bahan kajian dan pertimbangan untuk menjalankan visi misi kita di Tabanan,” imbuh Sanjaya.
Sementara itu, L.Rani Esi Hapsari dari tim E-Katalog LKPP mengatakan, mengacu regulasi terbaru turunan dari Impres dua, dimana tahun ini sebenarnya Bapak Presiden mentargetkan transaksi purchasing melalui E-Katalog sejumlah 500 triliun yang mana dibagi-bagi per daerah minimal melakukan transaksi e-purchasing 30% dari pagu anggaran belanja pengadaan. Disampaikannya target ini terbilang berat dan itu memang wajib dilakukan. (m/kb)
