MANGUPURA, Kilasbali.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal membuat kebijakan nasional, membuka pariwisata internasional ke Bali. Kabar itu menjadi ‘angin segar’ bagi pariwisata Bali, khususnya Kabupaten Badung yang mangandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak hotel dan restoran.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata mengapresiasi kebijakan Jokowi tersebut. Menurutnya, masuknya wisatawan ke Bali khususnya untuk Badung diprediksi bakal mampu menggerakkan ekonomi yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Potensi ini kan sangat bagus sekali untuk Badung, karena sektor yang dominan adalah dari pajak hotel dan restuaran jadi masih basisnya yang itu dan tidak berbasiskan yang sektor sektor yang lainnya,” ujarnya di Badung, Kamis (17/6/2021).
Pihaknya mendorong rencana tersebut, sehingga penerbangan internasional segera dibuka. “Aktifitasnya juga kita dorong baik di Badung atau di Bali. Karena, objek wisata itu ada di Badung sekitar 80 persen. jadi ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi Badung,” ungkapnya.
Menurut Parwata, Badung sendiri telah siap menyambut pariwisata nasional maupun internasional. Berkoordinasi dengan satgas desa, lanjut dia, protokol kesehatan juga diterapkan dengan ketat. Bahkan aparat banjar juga ikut bergerak mengawasi untuk menghindari terjadinya kecolongan. “Vaksinasi sudah jalan sedang proses. Artinya vaksinnya sudah hampir 70 persn untuk di Badung,” lanjutnya.
Dia menambahkan, jika pariwisata dibuka, sektor lainnya juga tetap digerakkan. Seperti halnya pertanian yang kini juga kembangkan menjadi daya tarik wisatawa.
“Tren sekarang ini model pariwisata itu harus berbasis pertanian, berbasis industri kreatif, berbasis UMKM karena sektor ini masih bisa kita pegang. Kalau pariwisata leisure itu ibarat seperti angin tidak bisa di pegang. Berhembus dia, tahu tahu lenyap dia,” tuturnya.
Dikatakannya, pariwisata juga sangat sensitif terhadap isu. Seperti isu politik, hingga ancaman radikalisme. Namun untuk pertanian, tetap bisa bertahan di segala situasi dan juga kondisi. Hanya saja saat ini terjadi ketimpangan antara pariwisata dengan pertanian.
“Ada petensi lain lagi yang perlu di maksimalkan. Tentu disini perlu peran pemerintah. Jadi bukan berarti kita meninggalkan pariwisata berbasis budaya, tetapi masih ada potensi yang lainnya yang bisa dikembangkan,” tandasnya. (jus/kb)
