DENPASAR, Kilasbali.com – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Bali disalurkan kepada 14 Forkopimda. Total nilai DIPA Provinsi Bali sebanyak Rp 12,198 triliun yang diserahkan untuk satuan kerja pemerintah pusat dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Di tengah ketidakpastian pandemi, APBN hadir sebagai alat kebijakan kontra siklus (contracyclical) dalam menjaga kestabilan ekonomi agar tetap tumbuh positif.
Koster meminta penggunaan APBN 2021 didukung kebijakan yang tepat fokus, terukur, terarah dan kredibel untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Optimalkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung upaya penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pengamanan sosial, serta pelaksanaan program prioritas nasional,” kata Koster saat penyerahan DIPA APBN dan Transfer ke Daerah serta Dana Desa Tahun Anggaran 2021, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Kamis (26/11/2020).
Selain menyerahkan DIPA, Gubernur Wayan Koster juga menyerahkan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada 9 Bupati/Wali Kota.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto menambahkan, penetapan DIPA Tahun 2020 merupakan dokumen final alokasi.
Anggaran Kementerian/Lembaga itu untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah di tahun 2021.
Penetapan dan penyerahan DIPA Tahun 2021 dilakukan oleh pemerintah pada bulan November 2020.
“Dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran 2021,” kata Tri Budhianto.
DIPA tahun 2021 Provinsi Bali terdiri dari,
a. DIPA kewenangan Satker Pemerintah Pusat sebanyak 351 DIPA, dengan total pagu sebesar Rp 12,04 triliun;
b. DIPA kewenangan Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 47 DIPA, dengan total pagu sebesar Rp 160,18 miliar.
Adapun alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali adalah sebesar Rp 11,848 triliun dengan rincian sebagai berikut:
1. Provinsi Bali sebesar Rp 2,858 triliun
2. Kabupaten Badung sebesar Rp 0,755 triliun
3. Kabupaten Bangli sebesar Rp 0,908 triliun
4. Kabupaten Buleleng sebesar Rp 1,453 triliun
5. Kabupaten Gianyar sebesar Rp 0,986 triliun
6. Kabupaten Jembrana sebesar Rp 0,764 triliun
7. Kabupaten Karangasem sebesar Rp 1,143 triliun
8. Kabupaten Klungkung sebesar Rp 0,792 triliun
9. Kabupaten Tabanan sebesar Rp 1,230 triliun
10. Kota Denpasar sebesar Rp 0,959 triliun
(rls/kb)
