Tinjau Pelabuhan Gilimanuk, Sekda Bali Pastikan Kebijakan Rapid Test Mandiri Terlaksana dengan Baik
JEMBRANA, Kilasbali.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra untuk kesekian kalinya meninjau langsung perkembangan terbaru terkait penanganan dan pengamanan arus masuk Bali melalui pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
“Peninjauan kali ini untuk melihat langsung bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Gilimanuk setelah Gugus Tugas (penanganan covid-19,red) melakukan update kebijakan khususnya mengenai pelayanan rapid test,” jelas Sekda Dewa Indra di sela kunjungannya Sabtu (20/6/2020) siang.
Sekda menjelaskan setelah sebelumnya Gugus Tugas mengambil kebijakan untuk menyediakan layanan rapid test khususnya dalam masa arus balik Lebaran, kini para pelintas daerah wajib melakukan rapid test secara mandiri. Dan untuk setelahnya diperbolehkan masuk Bali apabila mampu menunjukkan surat keterangan rapid test non-reaktif.
“Sekarang di pelabuhan Ketapang saja ada 2 layanan untuk rapid test. Dulu kan tidak ada. Sekarang juga arus balik lebaran sudah selesai dan sudah sewajarnya kita ambil kebijakan (rapid test mandiri, red) tersebut,” tandas Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan covid-19 Bali ini.
Sedangkan untuk respon berupa antrean Panjang kendaraan khususnya truk menurut Sekda Dewa Indra sudah terselesaikan dengan melihat sendiri keadaan di lapangan dimana arus kendaraan sudah terlihat lancar.
“Artinya para supir dan penumpang kendaraan tersebut sudah memahami kebijakan kita dan menjalankannya dengan baik,” ujarnya.
Terkait kesediaan alat untuk rapid test, birokrat asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini menyebut kebutuhan Bali antara 1500-2000 kit rapid test setiap harinya di pintu-pintu masuk Bali sebelum kebijakan untuk melaksanakan rapid test secara mandiri bagi para pelintas daerah. Itupun khusus untuk melayani angkutan logistik.
“Setelah kita prakondisikan sejak lama, sosialisasi masif, mendorong pelayanan rapid test dan lainnya maka kita ambil kebijakan yakni semua yang masuk Bali harus melakukan rapid test secara mandiri,” tandasnya lagi.
Dalam peninjauannya, Sekda Dewa Indra yang didampingi pula sejumlah kepala OPD terkait meninjau langsung fasilitas rapid test bagi para pelintas daerah serta juga melihat alur pengecekan kelengkapan administrasi kependudukan yang diperlukan sebelum memasuki Bali.
Seperti diberitakan sebelumnya selain memperlihatkan surat keterangan rapid test non reaktif, para pendatang juga diwajibkan membawa data kependudukan, surat keterangan kerja, keterangan penjamin serta wajib mengisi aplikasi cekdiri yang nantinya akan memantau keberadaan orang tersebut selama berada di Bali.
Protokol Kesehatan Hal Wajib di Kantor Pelayanan Publik
Selain meninjau ke Pelabuhan Gilimanuk, Sekda Dewa Indra juga meninjau Unit Pelayanan Samsat Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana. “Sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bali saya melihat bagaimana pelaksanaan protokol Kesehatan di masing-masing fasilitas pelayanan publik, sedangkan dalam kapasitas sebagai Sekda dan Pembina Samsat, saya memastikan pelayanan samsat di daerah tetap prima,” jelasnya.
Kantor samsat menurut Sekda adalah prioritas dalam pelaksanaan protokol Kesehatan yang tertuang dalam tatanan kehidupan Bali era baru mengingat setiap harinya kantor samsat bersentuhan langsung dengan banyak masyarakat.
“Jika terjadi kesalahan, ada yang kurang disiplin dalam pelaksanaan protokol Kesehatan maka masyarakat bisa terkena dampak covid-19. Untuk itu saya ingatkan terus kepada kepala-kepala UPT untuk memastikan protokol Kesehatan harus terlaksana dengan baik,” urainya.
Bukan hanya itu, UPT Samsat juga diwajibkan memiliki satuan tugas yang khusus mengawasi dan memastikan protokol Kesehatan berjalan dengan baik.
“Harus ada semacam satgas kecil di tiap UPT yang antara lain bertugas mengecek sabun, hand sanitizer, mengingatkan physical distancing, dan lainnya sehingga protokol kesehatan ini bisa berjalan secara kontinyu, tanpa ada potensi penularan baru,” kata mantan Kepala BPBD Bali ini.
“Ini penting untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa meskipun kantor pelayanan public buka seperti biasa namun jika kita disiplin dalam menjalankan protokol Kesehatan maka tidak akan ada transmisi lokal,” pungkasnya. (rls/kb)
