JAKARTA, Kilasbali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyatakan program dan kebijakan Pemprov Bali sejatinya telah secara aktif mendukung pembangunan laut berkelanjutan.
“Sesungguhnya di Bali sudah dilaksanakan, bahkan sudah ada pergub (peraturan gubernur,red) yang mengatur pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Itu sudah baik sekali ditambah program annual kita, Suksma Bali dimana tujuannya menjaga Gumi Bali termasuk laut,” ujar pria yang akrab disapa Cok Ace ini di sela pembukaan Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10/2019) pagi.
Lebih jauh Wagub Cok Ace menjelaskan, visi pemprov Bali yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali sudah secara gamblang menekankan arah pembangunan Bali yang berkelanjutkan, menjaga kelestarian alam Bali beserta isinya. “Visi tersebut, di dalamnya juga terkandung segara kerthi yang berarti perlindungan terhadap pantai dan laut, sesuai dengan kearifan lokal. Sehingga, apapun kebijakan pemprov Bali akan bertujuan kepada keharmonisan, keseimbngan dan salah satunya adalah laut,” jelas mantan Bupati Gianyar ini.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pengelolaan limbah di Indonesia harus diubah dari laut ke darat. Masyarakat di perkotaan pun tak boleh lagi langsung membuang limbah ke laut. “Hal tersebut dapat mencemari ekosistem laut Indonesia. Padahal, dalam aksi pembangunan berkelanjutan Indonesia sepakat menjaga kelestarian laut,” Tandas JK.
JK mengatakan, kota-kota di Indonesia harus bisa mengembalikan pengelolaan limbah di darat. Salah satu caranya dengan meniru langkah dari negara lain seperti Thailand yang sukses mengembalikan pengelolaan limbah di darat daripada membuangnya ke laut. “Muaranya jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kaum pesisir, nelayan, dan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan SDGs Annual Conference kedua kali di Indonesia adalah perpanjangan dari agenda SDGs Summit yang diselenggarakan oleh PBB pada September 2019.
“Ekosistem kelautan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan, selaras Sidang Umum PBB soal climate change dalam pelestarian laut,” jelasnya.
Bambang menyatakan, pemerintah masih berupaya untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59/2017. Dia menegaskan, dalam mewujudkan SDGs, Indonesia berpegang pada prinsip no one left behind atau tidak ada yang tertinggal, serta inklusif. (rls/kb)
